Hari Pendidikan: Sebuah Perenungan, Lagi – Menerepong Pendidikan Tinggi di Indonesia Melalui UGM
Seorang Pemimpin(n) Yang di Aamiinkan Tuhan

Monthly Archives: July 2015

Hari Pendidikan: Sebuah Perenungan, Lagi – Menerepong Pendidikan Tinggi di Indonesia Melalui UGM

pendidikan

Oleh Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Pengantar

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam kajian [Gerakan Menolak Bodoh] Pendidikan: Presiden Sebagai Pengaduk Semen Universitas Kehidupan (https://www.facebook.com/notes/dewan-mahasiswa-fisipol-ugm/gerakan-menolak-bodoh-pendidikan-presiden-sebagai-pengaduk-semen-universitas-keh/553622704747158) sesaat menghadapi pilpres lalu. Dalam peringatan hari Pendidikan ini, kami mengajak para pembaca untuk merenungkan kembali mengenai pendidikan di Indonesia secara lebih dalam.

Sebuah istilah kontemporer-nan-populer tentang pendidikan Indonesia menyebutkan: “TK di sodomi, SD bunuh orang, SMP bikin video bokep, SMA/K tawuran, Kuliah di pukuli senior sampai mati. Serukan belajar di Indonesia?” 

Begitulah kiranya potret buram pendidikan di Indonesia. Andai saja Ki Hadjar Dewantara masih hidup, beliau pasti akan bersedih. Pendidikan yang menjadi cita-citanya membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan batin; luhur akal budinya; serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya berdasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan telah disalahartikan oleh pemangku kebijakan. Lembaga pendidikan telah membiarkan anak didiknya menjadi korban-korban keganasan sistem pendidikan seperti istilah yang disebutkan di atas. Jelas, ini adalah kejahatan tak termaafkan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, merenungkan kembali tentang pendidikan di Indonesia menjadi sangat penting.

Dalam tulisan sebelumnya, sedikit-banyak telah kami sampaikan seruan perubahan, penting-gak pentingnya pendidikan, dan refleksi teoritik dengan menggunakan konsep pendidikan milik Ki Hadjar Dewantara. Agar tak mengulang, maka tulisan ini di desain sebagai kelanjutan tulisan tersebut dengan mencoba menjawab pertanyaan penting dan jauh lebih sulit untuk dijawab: sebenarnya, pola macam apa yang sedang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia?

Pola-pola Pendidikan Dalam Masyarakat di Negara Lain

Dalam Buku “Menggugat Pendidikan”, dijelaskan bahwa pendidikan selalu berjalan beriringan dengan kepercayaan terhadap sifat-sifat hakiki kemanusiaan itu sendiri. Tiap kepercayaan bersifat lokal dan pewarisannya pada anak cucu merupakan intisari pendidikan. Para pujangga Mesir, Persia, Sumeria, Ibrani, dan sebagainya, menuliskan ajaran semacam ini sejak lima ribu tahun sebelum masehi; kebenaran merupakan salah satu tujuan besar yang dicanangkan oleh nenek moyang tiap bangsa dan menjadi cita-cita pendidikan bagi tiap filosofi seterusnya. Namun biasanya hanya sepersekian dari seluruh jumlah penduduk yang punya kesempatan belajar mencari kebenaran, andaipun pendidikan tak dijadikan kemewahan khas kaum ningrat, rakyat jelata sudah kewalahan mempertahankan padunya jiwa dengan raga dari hari ke hari hingga tak sempat berbuat apa-apa lagi.

Andai sobat Dema lebih cermat dalam memandang pendidikan yang ada di dunia saat ini, tiap bangsa-bangsa di dunia jauh hari sebelumnya sudah berlomba untuk mendidik masyarakatnya menjadi sesuatu yang dicitakan dan diidamkan kelak. Lihat saja di Barat, misal, pendidikan di Jerman; masyarakatnya dibangunkan dan diupayakan sedemikian rupa untuk memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Hal tersebut digagas dengan matang oleh Prusia, satu negera bagian di Jerman yang tetap berdaulat sepanjang abad lalu. Dari pola pendidikannya, dihasilkan penulis dan cendekiawan andal macam Kleist dan Fichte. Fichte menggambarkan rakyat Jerman sebagai bangsa yang khas, Urvolk, yang ditakdirkan untuk membangun kebudayaan dan kekaisaran baru untuk menggantikan yang sebelumnya (Romawi Kuno). Ia menanamkan ajaran nasionalisme Jerman khususnya.

Kemudian di Perancis, pendidikan dirancang untuk mengembangkan elit-intelektual. Maka tak heran apabila kita bisa mengenal para filsuf macamDerrida, Camus; dan juga seniman seperti Henri Matisse; dan sastrawan J.M.G Le Clézio, dan masih banyak tokoh intelektual lainnya yang tersebar ke penjuru bumi. Seolah tak mau kalah, pendidikan di Rusia berusaha menghantarkan para (maha)siswa-nya untuk menjadi seorang komunis yang baik kelak. Di Timur, misalnya ada Cina yang juga mendidik dari Konfusianisme hingga Komunisme. Terakhir, Jepang yang berhasil membentuk masyarakat yang gigih, cinta pada alam, menyukai kebersihan, kejujuran dan kesopanan. Pahadal, mulanya, budaya yang berlaku di Jepang sangat barbar. Hasil menakjubkan di atas ternyata adalah hasil dari imitasi pendidikan ataupun pemikiran-pemikiran sosial, politik dan agama yang berasal dari Cina dan Korea sejak interaksi pertamanya.

Dari sekian banyak contoh diatas, terlihat bahwa negara-negara yang ada sudah sejak jauh hari mengembangkan pola pendidikan secara lebih jelas. Pendidikan dalam masyarakat suatu negara sebagaimana yang dicontohkan di atas telah berhasil menyuguhkan sesuatu yang mengandung visi-misi pendidikan yang besar, bahkan sifatnya sangat ideologis. Sekarang pertanyaannya: bagaimana dengan pendidikan di Indonesia?

Realitas Pendidikan di Indonesia: Meneropongnya Melalui UGM

Sebelum melihat pola pendidikan yang diterapakan di Indonesia, agar lebih mudah, kami ingin meneropong terlebih dahulu pola pendidikan yang sedang berlangsung di UGM.

Untuk mengetahui arah pendidikan di UGM, apa yang disampaikan Bung Karno berikut sekiranya mampu menjadi gambaran awalnya:

Wahai pemuda-pemuda yang sedang minum air pengetahuan dari sumbernya alamamater Gadjah Mada! Camkanlah ini! Bahwa pengetahuan, bahwa ilmu, bahwa pikiran, bahwa teori tiada guna, tiada wujud jika tidak dipergunakan untuk mengabdi kepada prakteknya hidup… Gadjah mada adalah mata airmu, gadjah mada adalah sumber airmu, tinggalkanlah kelak gadjah mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air, yang berirama, bergelombang, bergelora.”

Tak sampai disitu, sebelum Bung Karno berwasiat, Ki Hajar Dewantara berpesan:

“Perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya dengan perikehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya dapat ‘pengetahuan’ saja tentang hidup rakyatnya, namun juga ‘mengalami’ sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyat’.

Bagaimana dengan realitas pendidikan di UGM sendiri? Istilah ini pun belum begitu jelas. Misal, peristiwa letusan gunung Merapi yang pada akhirnya membuat kegiatan di UGM terhenti beberapa waktu karena harus menampung para pengungsi adalah sebuah realitas. Pelaporan permasalahan Uang Kuliah Tunggal Universitas Gadjah Mada (UKT UGM) dengan pihak kampus sebagai terlapor yang telah dilayangkan kepada Ombudsman Republik Indonesia oleh Tim Advokasi Forum Advokasi Universitas Gadjah Mada adalah sebuah realitas. Lalu, pertemuan Pada hari Selasa, 29 April 2015, pukul 08:00 – 10:00 bertempat di ruang kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada terkait klarifikasi persoalan UKT tersebut juga merupakan realitas. Kemudian, sikap arogan dan ancaman dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada beberapa mahasiswa adalah sebuah realitas. Mahasiswa yang harus bekerja paruh-waktu di rumah makan sekitaran kampus juga realitas. Selanjutnya, area sekitaran Grha Sabha Pramana (GSP) yang dipenuhi mobil-mobil dosen dan mahasiswa yang mewah adalah realitas. Datangnya tiga bis pengangkut warga Rembang untuk menuntut UGM atas kasus pembangunan pabrik Semen di Rembang adalah sebuah realitas. Dua dosen UGM atas inisial EH dan HI yang bersaksi dalam sidang PTUN pun adalah realitas. Kemudian, maraknya pembangunan hotel dan apartamen sehingga membuat air tanah di Jogja habis adalah sebuah realitas. Kita menanggapi kasus tersebut dengan berdiam dan hanya bisa membatin di kamar pun adalah sebuah realitas. Bahkan, dari upaya pelaksanaan kuliah lima tahun, kampus yang masih belum ramah difabel, dosen yang hanya ber-khotbah tanpa mengajak mahasiswanya berdialog ataupun dosen yang hobinya ganti-ganti waktu kuliah seenak ‘udelnya’ karena sedang bertugas menjadi staf ahli kepresidenan ataupun mengerjakan proyek bernilai miliaran rupiah, beasiswa yang tidak tepat sasaran, kesulitan mengkader mahasiswa kerakyatan, persoalan aku dan kamu yang berbeda jurusan namun saling mencinta, hingga Jokowi yang alumni UGM itu menjabat sebagai presiden nyatanya adalah suatu realitas.

Dengan beberapa realitas yang disebutkan di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan penting:

Pertama, realitas pendidikan di UGM masih membutuhkan banyak keterangan. Peristiwa letusan gunung Merapi yang menyebabkan kegiatan pendidikan di UGM harus terhenti akibat menampung para korban letusan selama beberapa waktu adalah realitas alamiah. Sedang yang lainnya, seperti pelaporan permasalahan UKT, banyaknya mobil mewah di area GSP, mahasiswa yang tak lagi mau memikirkan rakyat, hingga kesulitan UGM dalam mengkader mahasiswanya sebagai mahasiswa berkerakyatan adalah realitas sosial. Kita dapat membayangkan bahwa saat ini, pendidikan kita berada di dalamnya jaring-jaring yang kusut-semrawut. Setiap dari tindakan pasti mengandung suatu maksud dan resiko tertentu. Oleh sebab itu, usaha merenungkan kembali mengenai pendidikan di Indonesia menjadi sangat penting.

Kedua, kemandekan pendidikan di UGM dalam mengkader mahasiswa yang di dalam dirinya tertanam nilai kerakyatan bisa saja terjadi karena UGM –mungkin- tak lagi mengedepankan sisi kerakyatan dalam setiap pengajarannya sebagaimana yang dicitakan Bung Karno dan Ki Hadjar Dewantara. Para dosen lebih memilih ke kampus dengan mobil mewah dibandingkan mahasiswanya yang naik sepeda onthel. Para dosen lebih menganggap mahasiswa sebagai anak yang tidak tahu apa-apa, bukan sebagai rekan diskusi yang sedang sama-sama mencapai suatu kebenaran intersubyektif (kebenaran yang dibangun oleh aku dan kamu, sehingga menjadi kebenaran milik kita). Para dosen tak lagi populer mempergunakan istilah ataupun dimensi ‘kerakyatan’ dalam setiap materi dan penugasan. Hingga akhirnya UGM, mungkin suatu ketika, akan menjadi Universitas Tiran atau Institut Kemewahan dengan melahirkan tokoh-tokoh politik yang arogan, dan diktator ala Machiavellian atau para oligarki nakal yang mengejar pundi-pundi uang.

Ketiga, Pendidikan di UGM tak melatih mahasiswanya untuk berjuang lebih keras. Dengan embel-embel universitas terbaik bangsa ini, UGM tentu menawarkan kesempatan bekerja jauh lebih baik ketika lulus nantinya. Perusahaan multi-nasional, kantor-kantor pemerintahan, dan tempat kerja yang menawarkan kemapanan telah menunggu di ujung. Dengan demikian, mahasiswa akan terbuai dengan tawaran tersebut. Pikirnya: “andai saya tidak berkuliah di UGM, maka saya akan menjadi –paling bantar– bawahannya anak UGM di kantor/perusahaan.” Ditambah lagi, andai UGM menetapkan peraturan kuliah lima tahun, maka ruang kampus dapat dipastikan tidak memberi dorongan untuk berjuangan. Pendidikan tak lagi mendayagunakan ke-kritisan dan meninggalkan proses humanisasi. Menurut Freire, pendidikan merupakan ikhtiar memanusiakan kembali manusia (humanisasi). Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Dengan pendidikan yang menjadikan humansasi sebagai upayanya, maka kebebasan dan kemerdekaan manusia menjadi tujuan utamanya. Sehingga anak-anak yang terdidik tidak akan menjadi generasi penindas yang sleama ini hanya meniru dan menggugu gurunya, seperti skearang ini. Asumsinya: pengamatan takkan berguna bila mengarah pada dukungan atau sanggahan terhadap pandangan tertentu. Pendidikan juga menjadi tempat pemakluman terhadap persoalan. Ilmu Ekonomi memaklumi kenaikan harga BBM, Ilmu Geografi memaklumi pembangunan PT. Semen Indonesia. Sehingga, pada akhirnya kampus menjadi tempat memaklumi kenyataan. Apakah kita hanya bisa mendiamkan kenyataan? Kampus seharusnya melatih perjuangan, bukan hanya sebagai pengantar ke level sarjana.

Dengan demikian, melalui UGM, kita bisa memandang betapa beratnya tugas menemukan pola pendidikan di Indonesia. Disatu sisi, UGM sudah menemukan ingin dibentuk sebagai apa mahasiswanya (mahasiswa berkerakyatan); hanya saja, tantangan yang ada membuat UGM tak mampu mempertahankan pola-pola pengkaderannya. Maka, memikirkan kembali pendidikan di Indonesia secara lebih serius adalah tugas para pemangku kebijakan selanjutnya.

Tawaran Solusi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Mahasiswa banyak yang tidak merasa bahwa kemanusiaannya telah dirampas oleh para dosen dan sistem yang ada. Di kampus-kampus, mahasiswa seringkali hanya duduk manis mendengarkan guru menina-bobokan pelajaran yang sebenarnya sama sekali tak ingin ia dengarkan. Baik pemerintah ataupun mahasiswa juga begitu mendewakan kampus sebagai instrumen mobilitas vertikal. Maksudnya, dengan masuk perguruan tinggi belum menjamin kita menjadi lebih mudah dan sukses dalam meraih cita-cita dalam berkarir nantinya. Hal ini tentu sepenuhnya tidak benar.

Sehingga, pada bagian akhir ini, kami ingin menawarkan solusi bagi pendidikan di Indonesia. Mungkin sejauh ini, kami merasa kembali kepada konsep pendidikan yang dibawa oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai tawaran terbaiknya. Menurutnya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi- tingginya. Beliau mengusung konsep pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan tiga faktor, yaitu: ‘ngerti (aspek kognitif), ‘ngrasa’ (aspek afektif), dan ‘nglakoni’ (aspek psikomotorik), dan yang terpenting, beliau mengusung pendidikan di Indonesia dengan konsep penguatan penanaman nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa sendiri secara masif dalam kehidupan anak didik tanpa mengesampingkan proses humanisasi. Kami menyebutnya, Universitas Kehidupan.

Konsep ini tentu diharapkan mampu menjawab persoalan dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang seringkali mengesampingkan proses humanisasi. Konsep ini pada hakikatnya terjewantahkan melalui pemikiran Ki Hadjar Dewantara di atas. Konsep ini lahir di bumi manusia, tepatnya sejak manusia hadir ke dunia. Sejak saat itu pula manusia telah belajar. Belajar untuk bertahan hidup sejak menghela nafas yang pertama ketika lahir. Ketika mulai bertumbuh, manusia-manusia ini mulai belajar merangkak, duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari. Bahkan saat dewasa, manusia mulai ngerti mengapa dirinya harus belajar dalam hidup. Sehingga ketika manusia sudah ngerti mengapa dirinya harus belajar, manusia takkan pernah lagi mendewakan sekolah/universitas pada umumnya. Sebab, itu merupakan salah satu instrumen saja dalam mencari ilmu pengetahuan. Jika manusia mengetahui sumber mata air nya, itu terletak pada seluruh momen kehidupannya, maka manusia telah ngrasa bahwa kehidupan tidaklah sesempit sekolah/universitas pada umumnya. Akhirnya, manusia nglakoni proses belajar dari setiap momen kehidupannya. Inilah dasar yang membuat konsep pendidikan ini penting untuk dilaksanakan karena mengedepankan dasar kemanusiaan.

Sehingga pada akhirnya, kita hanya perlu merenung jauh lebih dalam, memikirkan jauh lebih serius. Sebab, bagaimana kita bisa tahu bahwa perubahan itu merupakan sebuah kemajuan, jika tidak pernah terlahir niatan untuk mengubahnya.

Bangkitlah Indonesiaku….

Bulaksumur, 02 Mei 2015

Menjadi Manusia Seutuhnya

Dipos juga di laman berikut:

https://www.facebook.com/notes/dewan-mahasiswa-fisipol-ugm/rilis-hari-pendidikan-sebuah-perenungan-lagi/698458223596938

 

Referensi

Ki Hadjar Dewantara dalam Jurnal Berjudul Some Aspect of National Education And The Taman Siswa Institute of Yogyakarta.

Thut, I.N,. Adams, Don. 1984. Educational Patterns in Contemporary Societies. New York: McGraw-Hill Book Company.

Freire, Paulo,. Illich, Ivan,. Fromm, Erich,. etc. 1999. Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Freire, Paulo. 1999. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebabasan. Yogyakarta: ReaD (Research, Education and Dialogue)-Pustaka Pelajar.

Hardiman, F.B. 2003. Melampaui Positivisme dan Modernitas. Yogyakarta: Kanisius.

Hassan, Fuad. 1990. Renungan Budaya. Jakarta: Balai Pustaka.

Mengingat Kemanusiaan

mengingat kemanusiaan

Oleh Kajian Strategis Dema Fisipol UGM

Memori sejarah seringkali tak terbentang sebagaimana rentang waktu panjang yang telah berlalu. Penguasa acapkali memenggalnya sesuai dengan kebutuhan politik. Momen-momen penuh isak tangis dari mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM telah banyak terabaikan. Hanya demi eksistensi, kepentingan, dan kenyamanan hidup sekelompok atau segelintir orang tertentu saja. Negeri ini seolah begitu baik, padahal disisi lain sedang menabung keji.

Akankah kita diam dan mendiamkan? Akankah kita termenung dan meratapi kepedihan ini? Sudah banyak yang menjadi korban. Akankah kalian menunggu sampai detik dimana orang yang begitu anda sayangi tiada?

Maka, sudah sepatutnya kepada mereka yang masih hidup dapat bersimpati tuk sekedar mengingatkan, bahwa panggilan kemanusiaan sudah selayaknya disuarakan dengan lantang.

Mengingat Saja

Mengingat adalah tindakan masa kini tentang masa lalu, dan bukan tindakan masa lalu (Dhakidae, 2011). Jujur saja, ingatan kita terhadap para korban pelanggaran HAM adalah sebuah tindakan. Namun, tindakan ini semakin melemah seiring berjalannya waktu. Para penjahat kemanusiaan seolah merasa dirinya terbebas dari ‘dosa besar’ masa lalu lantaran adanya impunitas.

Memang, masa lalu tetap masa lalu, namun bukan berarti soal kemanusiaan bisa dikesampingkan. Andai anda tetap membiarkan ini terjadi; jangan harap dunia ini terbebas dari siksa kaum penguasa.

Selasa siang nanti, kami, Dema Fisipol mengajak sobat Dema seluruhnya untuk sama-sama bersimpati, turut merasakan kepedihan yang mendalam atas hilangnya nyawa manusia di bumi Indonesia akibat tindakan keji penguasa dimasa lalu melalui sebuah aksi.

Kami akan melakukan aksi ‘tiduran di SanSiro’ selama satu jam, antara jam 12.00-13.00 wib. Meski panas, namun tak mengapa. Aksi ini kami dedikasikan kepada mereka yang buta terhadap sejarah bangsanya; yang kabur akan narasi kebangsaannya; dan mereka yang ternafikan keberadaannya karena kepentingan penguasa.

Tapi, mengapa harus kami yang mulai melakukannya di UGM? Sebagai manusia intelektual, kami benar-benar merasa bahwa ini merupakan panggilan sejarah yang sifatnya sangat penting; sebab adanya kasus yang tak kunjung selesai ini memerlukan adanya penyadaran massa. Gie memperkuat argumen kami dengan mengatakan bahwa tugas intelektual salah satunya adalah mendorong elemen-elemen dalam segala lapisan untuk bergerak dan berontak terhadap situasi yang merugikan.

Hilmar Farid memang pernah mengatakan kepada kita bahwa tidak semua manusia ingin memenuhi “panggilan sejarah”. Keterlibatan dalam politik atau perjuangan bukan karena ada kualitas tertentu, tapi karena situasi tertentu yang inheren dalam setiap diri manusia.

Maka dari itu, kami hadir untuk mencipta situasi tersebut agar persoalan kemanusiaan ini menjadi persoalan yang inheren dalam diri setiap mahasiswa UGM. Agak sulit, namun tidak ada salahnya untuk mencoba, meski secara perlahan.

Kita, mahasiswa sosial-politik, bisa jadi ‘mati’ nalar dan ke-kritisannya lantaran mahasiswa sosial-politik seluruhnya mulai acuh dengan isu sosial-politik yang ada. Kita, mahasiswa sosial-politik, bisa jadi ‘mati’ hasrat membela kemanusiaan karena negara ini masih tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Tentu, kritik ini tercipta untuk kami pribadi dan juga semua penghuni bumi ini.

Bila suara-suara di era Orba terasa seperti berbisik-bisik. Maka, kini, di era Reformasi, kita dihadapkan pada panggung yang tak pernah sepi.

Ingat, reformasi adalah ruang baru yang memungkinkan semua pihak bereksperimen (Paramaditha, 2011). Kita, sebagai intelektual perlu memetakan kembali posisi ketika berhadapan dengan negara. Jujur, sekali lagi, ini bukan hal mudah terutama ketika negara bertindak sebagai aktor dengan beragam eksperimen yang sewaktu-waktu mengejutkan kita. Belum lagi tentangan dilevel kampus.

Namun, kami sebetulnya banyak tersadar dengan suara lantang Tan Malaka. Ia pernah berujar, “kawan, kawan… di tanganmu tergenggam kemerdekaan Indonesia, keselamatan, kepandaian, dan peradaban… Kamu kaum revolusioner!!”

Andai itu kamu, maka tunjukkan. Tapi, bila bukan; kami khawatir, suatu hari nanti, kita semua takkan mampu lagi bisa melihat bangsa manusia hidup saling mengasihi; saling peduli; saling tolong-menolong; dan saling mencintai sesama. Andai saja itu terjadi, maka tamatlah kita sebagai manusia!

Terakhir, kami tunggu simpati anda di SanSiro nanti.

 

Bulaksumur, 18 Mei 2015

Seruan Kemanusiaan

Pemilu dan Korupsi

kora dan uang

Oleh Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Di sebuah kampanye, massa yang tengah menikmati goyangan dangdut terpaksa berhenti sesaat. Nyanyi sang biduan diinterupsi oleh seorang caleg yang ingin orasi. Beberapa orang kecewa karena goyangan sedang asyik-asyiknya. Tetapi, bagaimanapun juga, si caleglah yang sedang punya gawe___bukan massa. Jadi, massa yang kebelet goyang harus menahan hasratnya sejenak untuk memberi waktu si caleg bicara. Karena kualitas sound system tak terlalu bagus, kata-kata si caleg tak terdengar dengan jelas. Yang pasti, sang caleg bicara soal sekolah gratis, biaya kesehatan gratis dan sejumlah hal gratis lainnya. Di ujung orasinya, ia sayup-sayup berujar, “Saya tidak akan korupsi!”. Massa tak terlalu peduli. Kata-kata caleg tadi diamini saja agar orasi cepat usai dan mereka bisa bergoyang lagi.

Janji untuk tidak korupsi seolah sudah jadi kewajiban di setiap kampanye; entah ketika kampanye itu diselenggarakan di lapangan bola, televisi atau tempat ibadah. Tanpa mengutarakan janji itu, sebuah kampanye belumlah lengkap. Hal ini menandakan bahwa isu korupsi sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang penting, baik di mata partai maupun di mata kita. Semangat ini baik. “Luar biasa!”, jika Anda kurang puas. Tetapi, korupsi tak bisa dibasmi lewat semangat. Berulangkali mereka yang mengakui tak akan korupsi malah tertangkap korupsi. Anehnya, kita masih saja menanggulangi korupsi dengan cara yang sama: percaya begitu saja pada mereka yang bilang tidak akan korupsi.

Padahal, korupsi tak melulu urusan akhlak.

Korupsi: Kejahatan yang Tidak Termaafkan

Ada dua cara untuk memahami mengapa korupsi lahir di negeri ini. Pertama, korupsi adalah hasil dari kebiasaan. Studi Fiona Robertson-Snape menunjukkan bahwa korupsi berkaitan dengan kebiasaan masyarakat pada era penjajahan. Penguasa-penguasa pribumi bekerjasama dengan penjajah untuk mengeksploitasi rakyat lewat kerja paksa, tanam paksa dan berbagai hal lain. Langgengnya penjajahan di Indonesia salah satunya merupakan hasil dari kerjasama antara penguasa pribumi dengan penjajah ini. Mochtar Pabottingi menyebut tindakan ini sebagai anathema: perbuatan terkutuk.

Kedua, korupsi adalah hasil dari hitung-hitungan pelakunya. Korupsi___menurut Ramirez Torres___terjadi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari (1) hukuman yang mungkin diperoleh dan (2) kemungkinan tertangkap. Dengan demikian, korupsi adalah tindakan terencana yang disadari oleh pelakunya. Pertanyaan kita adalah: mengapa seseorang merencanakan korupsi?

Seseorang bisa merencanakan korupsi karena ia terjebak dalam pemaknaan yang salah tentang kekayaan. Ketika masyarakat dikuasai perilaku materialistik dan konsumtif, permainan uang dan korupsi pun akan terjadi. Ironisnya, arti sukses juga kerap disalahartikan. Sejak kecil, kita selalu dicekoki doktrin yang mengatakan bahwa sukses adalah ketika kita punya uang banyak: sukses adalah ketika kita dapat membeli apapun yang kita mau. Citra ini sudah begitu kuat sehingga di sinetron pun seorang gadis SMA akan diperebutkan oleh dua kawannya yang masing-masing mengendarai mobil dan motor mewah.

Padahal___jika kita ikuti KBBI___sukses berarti berhasil. Berhasil tidaknya seseorang tentu saja tergantung tujuan hidupnya.Dengan begitu, arti sukses pada hakikatnya tidaklah selalu identik dengan kemewahan. Sebut saja Bill Gates, seorang pengusaha terkaya didunia. Dia mengartikan kata sukses adalah ketika setiap orang di dunia memiliki personal computer dirumahnya. Beda lagi ceritanya dengan Gadjah Mada, seorang patih Kerajaan Majapahit. Sukses menurutnya adalah ketika dia berhasil mempersatukan nusantara. Inilah sikap yang seharusnya diubah agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan sukses dan tidak melulu menjadikan sukses sebagai keadaan dimana kita memiliki segala kemewahan.  Selain itu, sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi cobaan dan godaan, gaya hidup yang konsumtif, atau bahkan sikap malas bekerja yang selalu ingin mendapatkan hasil yang instan.

Selain karena kekayaan, seseorang juga bisa terdorong untuk korupsi karena sistem memaksanya untuk korupsi. Di sini, korupsi bukan cuma soal akhlak. Pertama, dari sisi politik, sistem demokrasi yang mahal membuat seseorang cenderung melakukan korupsi. Demokrasi kini identik dengan kata mahal. Setiap orang yang tidak memiliki uang atau modal yang cukup akan kalah dengan sendirinya. Jika mereka berhasil lolos ke kursi parlemen dengan modal besar, tentunya mereka akan cenderung bergerak ke arah pemikiran bahwa saat saya kampanye dulu, saya telah mengeluarkan biaya sekian banyak. Dan saat ini saya sudah duduk di kursi parlemen, maka setidaknya saya harus mendapatkan uang yang lebih besar dari yang saya keluarkan saat saya kampanye dulu. Modal besar yang dihabiskan untuk berkompetisi membuat seseorang berpotensi mengalami gangguan jiwa jika gagal.

Kedua, dari sisi hukum___jika kita ingat teori Torres di atas___korupsi terjadi karena hukuman lemah dan kemungkinan tertangkap kecil. Andai hukuman jelas, pelaporan tinggi dan penindakan tegas, korupsi bukan tak mungkin bisa diatasi. Sayangnya, hukum kita tak cukup jelas dan tegas (non lex certa). Ketiga, sistem penggajian yang tidak tepat bisa jadi sumber masalah. Pihak penyelenggara negara sebaiknya menerapkan sistem penggajian yang layak disertai dengan program reward and punishment. Ketika seseorang ­telah melakukan suatu tindakan yang mendorong kemajuan organisasi tempat dia bernanung, maka dia berhak untuk menerima reward tetapi sebaliknya, jika dia melakukan pelanggaran atas dasar tata tertib yang telah disepakati bersama, maka dia harus mendapatkan punishment sesuai dengan perbuatannya.

Keempat, korupsi bisa terjadi karena problem organisasi. Ketika seseorang bertindak benar___sementara organisasinya menyeleweng___seseorang justru mengalami pengasingan. Seseorang memang pada dasarnya merdeka untuk memilih. Di tengah organisasi yang jahat, seseorang bisa saja memilih jadi orang baik. Akan tetapi, di balik pilihan seseorang, selalu ada tanggungjawab yang harus ia tanggung. Dalam organisasi yang demikian, seseorang bisa saja memilih berbuat korupsi karena tak mampu menanggung resiko andai ia berbuat baik.

Penutup

Dalam memahami korupsi, kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa korupsi terjadi karena orang-orang memiliki moralitas yang lemah. Oleh karena itu, untuk menanggulanginya, kita mencari orang dengan moralitas baik. Tak ada yang salah dengan cara itu. Hanya saja, cara itu tidaklah cukup.

Cara berpikir di atas mengasumsikan bahwa korupsi terjadi semata-mata karena faktor oknum. Resikonya, kita bisa jadi akan mengasumsikan bahwa tak ada masalah dengan sistem. “Sistemnya baik kok, cuma pejabatnya aja setan”, ujar kita. Secara teoritis, pikiran ini bermasalah. Sebab, manusia tak sepenuhnya independen dalam kehidupannya. Manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Seseorang bisa saja terbiasa dengan kloset jongkok. Namun, ketika ia pergi ke daerah tertentu, ia bisa saja dipaksa untuk terbiasa dengan kloset duduk atau bahkan buang air di sungai.

Korupsi pun demikian. Janji “Saya tak akan korupsi” adalah janji yang tidak utuh. Janji ini tidak mempertimbangkan permasalahan sistem di dalam korupsi. Jika seseorang serius, janjinya mesti berbunyi “Saya dan orang lain tak akan korupsi”. Janji itu tak harus diucapkan seorang calon pejabat. Janji itu harus diujarkan tiap orang. Tugas dari janji itu memang jauh lebih berat: ada mentalitas yang harus diubah, ada kebiasaan yang harus dihentikan, ada cara berpikir yang harus diganti. Harus ada perluasan cara pikir dari korupsi sebagai problem moral menjadi korupsi sebagai problem sistem.

Terakhir, melalui Gerakan Menolak Bodoh ini, kami mengajak teman-teman untuk menyalakan lilin harapan dengan cara menerima strategi partai yang tidak memakai uang sebagai instrumen utama dalam berkampanye. Jauhi politik uang karena tidaklah mencerdaskan. Percayalah bahwa suara kalian jauh lebih mahal ketimbang harga sembako atau sejumlah uang yang diberikan oleh para caleg.

Jika kita sebagai masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan korupsi melalui cara menghisap uang para caleg. Maka begitu pula logika yang akan digunakan para caleg ketika duduk di kursi parlemen nanti. Karena kita korupsi, maka dewan pun ikut korupsi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengawasi proses Pemilu agar memiliki esensi penting dalam pembangunan kehidupan berdemokrasi. — Sehingga pada akhirnya negara ini bukanlah menjadi ajang tempat pementasan dangdut semata yang dibarengi orasi: anti-korupsi. Tetapi lebih jauh lagi adalah pencapaian untuk mendapatkan pemimpin politik yang mengedepankan pengabdiannya untuk negara, bukan pengabaian untuk kepentingan pribadi semata.**

 

M I N G K E M

mingkem

 Oleh Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Mari kita awali kiprah Dema Fisipol Kabinet San Siro (yang belum launching ini) dengan opini berjudul Mingkem. Ini merupakan bentuk keresahan penulis pribadi terhadap kondisi mahasiswa, terkhusus di UGM.

Orang Indonesia belum sepenuhnya mengenal istilah mingkem, bahkan kata ini pun tak tercatat dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Namun, orang Jawa mengartikan mingkem sebagai sikap diam atau tutup mulut. Maka, lain lagi dengan teman-teman di forum advokasi UGM yang menyatakan bahwa mingkem (diam) itu adalah pengkhianatan. Adalagi rujukan klasik yang mengatakan, mingkem (diam) itu emas; namun, rasa-rasanya hal ini tak cukup relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang butuh orang-orang berani menyuarakan kesalahan-kesalahan pemimpin kita. Akan tetapi, apapun definisi tentang mingkem, penulis mendefinisikannya sebagai: tindakan menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan.

Mengapa Mahasiswa Mingkem?

Mungkin pembaca bertanya-tanya, mengapa mingkem menjadi judul dari tulisan ini? Hal ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dalam terhadap melunturnya semangat mengkritisi pemerintah oleh mahasiswa.

Memang, musim libur telah tiba. Mungkin mahasiswa semua telah menantikannya dan akan memanfaatkan waktu berharga ini untuk pulang ke kampung halaman, bertemu kembali dengan orang-orang tersayang. Namun demikian, keadaan itu seharusnya bukan menjadi alasan bagi mahasiswa untuk diam dan mendiamkan pemerintah Indonesia yang sedang bekerja. Sebab, kerjanya pemerintah tidak mengenal istilah libur.

Banyak dari mahasiswa mulai lupa dan meninggalkan pemerintah untuk berjuang sendirian. Sedang mahasiswa lebih disibukkan pada urusan yang bernafaskan 3F: fun, food dan fashion. Bukan hanya itu saja, yang lebih parah adalah ketika mahasiswa sudah mengetahui jalannya pemerintahan yang mulai mencong, tetapi mahasiswa memilih mingkem. Mahasiswa menyerah pada kehinaan karena belum berbuat sesuatu; dan pasrah pada keputusasaan karena tidak mampu mengubah sesuatu. Akhirnya, pemerintah nyemplung pada kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang terjadi di masa lalu.

Kesalahan-kesalahan pemerintah Indonesia yang baru seumur jagung ini tidak boleh terus berlanjut. Sebab, hal ini dapat memicu gejolak dimasa depan, dimana harapan rakyat terhadap pemerintahan baru tidak diiringi dengan kenyataannya dilapangan. Sebagai contoh, pemilihan politikus NasDem, Prasetyo sebagai Jaksa Agung hingga yang terakhir terpilihnya Budi Gunawan sebagai Komjen Kapolri membuat kepercayaan publik menurun. Dari contoh tersebut, penulis menduga bahwa Jokowi tersandera oleh kepentingan para elit. Pada akhirnya publik mencerna bahwa Jokowi tak punya cukup kuasa untuk menepati janji-janji saat kampanye dulu yang selalu mengedepankan kalimat: “pemerintahan yang hendak kami (Jokowi-JK) bangun adalah pemerintahan yang profesional dan terbebas dari kepentingan partai politik.”

Disinilah letak sejatinya peran mahasiswa yang bertugas mengkritisi pemerintah. Tapi dengan berat hati, kita mesti sepakat bahwa semangat mengkritisi itu kian meluntur. Lalu muncul pertanyaan dibalik itu semua: mengapa semangat mengkritisi dari mahasiswa meluntur dan membuatnya mingkem?

Penulis mencatat beberapa faktor. Pertama, mahasiswa masih larut dalam euforia kemenangan jokowi. Ketika Jokowi maju kedalam pilpres, harapan tentang Indonesia baru mulai menyala. Banyak orang termasuk mahasiswa dengan kerelawanannya berdatangan mendukung Jokowi. Janji-janji yang diutarakannya pada saat kampanye pun mampu merebut hati lebih dari separuh pemilih saat pemilu. Namun, setelah terpilih banyak mahasiswa masih larut dalam suasana kemenangan Jokowi. Euforia kemenangan ditunjukkan dengan gagahnya berpakaian kemeja kotak-kotak dimuka umum, menulis status atau tweet yang menyatakan bahwa Jokowi adalah satrio piningit atau lebih jauh dewa yang mampu membawa harapan menjadi kenyataan, dan sebagainya. Hal ini tidak salah, namun ada baiknya kita memikirkan tugas bangsa Indonesia kedepannya yang mahadahsyat. Sebab, tugas presiden baru akan dimulai pasca dilantik.

Kedua, banyak mahasiswa beranggapan bahwa dengan mengkritik pemerintahan Jokowi sama dengan pro-prabowo atau gagal move on. Alasan seperti ini tidak bisa diterima. Sebab, tugas mahasiswa adalah sebagai penekan atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat (kecil). Mengkritik dan menagih janji-janji Jokowi dapat dipahami sebagai cara untuk memastikan bahwa pemerintah tidak berjalan sendirian. Terakhir, mahasiswa yang bodo amat. Mereka merasa, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sama sekali tidak berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan sekelilingnya. Selain itu, mereka juga berpendapat:, bahwa pasca reformasi, keberadaan dari gerakan mahasiswa justru malah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Gerakan mahasiswa tak lagi digemari dan akhirnya menimbulkan kesenjangan antara kampus dan rakyat. Akhirnya pilihan yang mereka ambil adalah mingkem.

Perlu penulis tekankan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia kini bukanlah perkara mudah. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian tanpa ada pengawasan. Indonesia sebagai institusi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dirawat dan diawasi agar tetap terjaga. Dan yang mampu melakukan itu adalah mahasiswa bersama rakyat. Karena itu, peran dari mahasiswa menjadi sebuah kebutuhan. Tentunya, mahasiswa pun dituntut untuk mengembalikan hakikatnya sebagai pembela rakyat dengan cara duduk bareng, sambil meminum secangkir kopi atau teh hangat. Mungkin suasana itu yang mampu merekatkan lembaga mahasiswa untuk sama-sama berpikir jernih, mengenyampingkan ego individu dan menolak mingkem.

Menolak Mingkem

Kompleksnya permasalahan Indonesia seharusnya tak membuat mahasiswa menyerah pada kehinaan dan pasrah pada keputusasaan. Justru dengan adanya semua itu, membuat kita semakin bersemangat untuk menyuarakan pembebasan rakyat terhadap penindasan dan ketidakadilan; merapikan barisan-barisan mahasiswa yang mulai tercecer, dan meluruskan gerak pemerintah yang mulai mencong. Komitmen yang dibangun antar lembaga fakultas di kampus (terkhusus UGM) menjadi sebuah keniscayaan.

Dema Fisipol dengan tegas berkomitmen membuka seluasnya ruang pencerdasan diantara mahasiswa ataupun lembaga mahasiswa di UGM dengan menghadirkan berbagai forum diskusi yang dibingkai dalam Forum Selasar Fisipol dan Diskusi SanSiro. Disana mahasiswa dapat menyuarakan gagasannya mengenai problematika yang dibahas. Juga, tulisan-tulisan pendapat pribadi atau lembaga atas keresahan terhadap lingkungan sosialnya dimuat dalam bentuk opini mingguan; dan jurnal pergerakan mahasiswa yang akan merekam kegiatan pergerakan mahasiswa di UGM saat ini. Tema-tema yang kami hadirkan akan sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, dan juga menyegarkan untuk lebih membuka cakrawala pikiran. Kita bersama manfaatkan ruang tersebut untuk menjaga dan merawat semangat mengkritisi pemerintah oleh mahasiswa. Sehingga kedepannya, akan ada output berupa aksi kolektif sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan bangsa yang sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab antar mahasiswa dan juga lembaga mahasiswa.

Sebab, kita semua tidak menghendaki pemerintahan Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang hipokrit, gendeng dan bikin malu bangsa. Dengan tidak mingkem ,tentunya komitmen dan didukung dengan kesadaran kolektif secara terus menerus, kita telah membantu mewujudkan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang baik. Sehingga keinginan paling mendasar rakyat Indonesia, yakni hidup sehat; hidup dalam kecukupan sandang, pangan dan papan; serta hidup dalam kedamaian dan keamanan dapat tercapai.

Mari bersuara dan menolak mingkem!!!