Bebaskan Belenggu Penjajahan
Seorang Pemimpin(n) Yang di Aamiinkan Tuhan

Monthly Archives: August 2015

Bebaskan Belenggu Penjajahan

KAA-2015

“…Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan…”

Pesan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut memiliki makna yang begitu dalam. Pesan itu menunjukkan komitmen kuat Indonesia melawan penjajahan di dunia.

Hal ini sejalan dengan gagasan Bung Karno 60 tahun silam saat membentuk Konferensi Asia Afrika (KAA). Tujuannya, membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka, menolak ketidakadilan, dan menentang segala bentuk imperialisme.

Hari ini, dunia yang kita pijaki masih sarat akan ketidakadilan. Disaat sebagian besar penduduk dunia sedang menikmati liburan, hiburan televisi dan bisa berkumpul dengan sanak-saudara membicarakan tentang masa depan anak-cucu mereka, ada segenap penduduk dunia lainnya, terkhusus di Palestina yang setiap harinya harus hidup dalam ketakutan. Mereka takut lantaran tidak bisa beribadah secara leluasa, ditembaki atau bahkan dibom. Muda hingga tua pun menjadi korban. Mengenai perekonomian. Disaat 20 persen penduduk dunia menghabiskan 70 persen sumberdaya bumi. Dibelahan bumi yang lain terdapat 1,2 miliar penduduk tidak berdaya dan hidup dalam kemiskinan.

Dengan keadaan yang demikian, dalam pidatonya di KAA lalu, Jokowi menuntut adanya reformasi PBB agar berfungsi secara optimal dan mengutamakan keadilan bagi seluruh bangsa.

Pidato tersebut sebagai penegas bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang menolak belenggu penjajahan. Hal ini diturunkan ke dalam dua agenda penting yang dibahas pada KAA lalu. Pertama, mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan dan Bung Karno, Indonesia memiliki tanggung jawab meneriakkan kembali semangat Bandung yang menuntut kemerdekaan bagi semua bangsa di Asia-Afrika. Maka, dukungan politik secara Internasional akan sangat membantu mencapai kemerdekaan Palestina.

Kedua, penjajahan secara ‘lahir-batin’ tergambarkan pada negara-negara Asia-Afrika yang sangat bergantung pada lembaga donor dunia. Indonesia berpendirian bahwa pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan kepadanya. Maka, keluar dari jeratnya untuk membentuk tatanan ekonomi baru bagi bangsa Asia-Afrika dianggap sebagai solusi.

Oleh sebab itu, dalam pertemuan ini juga dirumuskan kerjasama yang dilakukan negara Asia-Afrika mengenai penguatan kerja sama untuk mendukung perdamaian dan kemakmuran terutama soal penguatan solidaritas politik, memperkuat kerjasama bidang ekonomi dan mempererat hubungan sosial-kebudayaan.

Kelak, negeri ini diharapkan mampu berdiri melawan segala bentuk penjajahan, demi keadilan umat manusia di dunia. Semoga!

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

 

Hilangnya Jati Diri Bangsa

jati diri bangsa

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, tak banyak orang memikirkan Pancasila. Dulu pemerintah punya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diselenggarakan secara rutin untuk menghadang segala yang bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah saat itu mendefinisikan Pancasila sesuai kehendaknya. Tak ada ruang diskusi didalamnya. Namun, jika dicermati, cara tersebut memberi pengertian bahwa Pancasila begitu sakral. Sebab, sejauh ini belum ditemukan tawaran yang dimiliki negara pasca reformasi untuk membuat tiap warganegara mengerti dan memahami Pancasila.

Hasil survei harian Kompas tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila menurun tajam. Sebesar 48,4 persen responden berusia 17-29 tahun tak bisa menyebutkan Pancasila secara benar dan lengkap; 42,7 persen responden berusia 30-45 tahun salah menyebut sila-sila Pancasila, dan responden berusia 46 tahun ke atas lebih parah, sebanyak 60,6 persen salah menyebutkan kelima sila Pancasila.

Hal di atas sangat memprihatinkan. Padahal, pancasila merupakan dasar negara yang melandasi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, indikator kesuksesan hidup masyarakat Indonesia terletak pada upaya pemerintah dalam membumikan kembali Pancasila.

Namun, hingga kini, upaya pemerintah belum terasa. Arus globalisasi telah mengorbankan identitas kebangsaan. Pancasila dianggap tidak lebih penting dari materi. Setiap orang pun berlomba memperkaya diri meski dengan cara terlarang.

Artinya, negara ini sudah mencapai tahap “gawat” kehilangan jati diri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan yang menjadi jati diri Pancasila tergerus zaman. Adanya tukang begal, pelaku pembunuhan bahkan koruptor menunjukkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Maka sikap cepat dan cermat dalam membumikan Pancasila menjadi agenda utama yang harus dilakukan pemerintah.

Kini negara telah menjamin kebebasan berpendapat, termasuk membuat diskusi atapun dialog. Sayangnya kesempatan ini tak dimanfaatkan dengan baik. Lihat saja, seminar ataupun kajian, riset tentang Pancasila dikalangan akademisi, peneliti dan mahasiswa; jumlahnya minim. Keterbatasan pengetahuan yang mengakibatkan manusia bertindak salah kaprah. Akhirnya, banyak orang memaknai Pancasila secara serampangan.

Pemaksaan Pancasila sesuai kehendak penguasa merupakan tindakan subversif. Maka yang diperlukan saat ini ialah ruang diskusi secara berkesinambungan. Pemerintah mulai dengan menggiatkan forum-forum kepemudaan, menyediakan seminar-seminar, membuat Pusat Studi Pancasila diberbagai perguruan tinggi sambil mendorong gerakan masyarakat untuk terlibat dalam penguatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ditingkat grassroot.

Sebab, masa depan bangsa Indonesia tak lepas dari peran manusia didalamnya untuk membumikan kembali Pancasila. Tanpanya, Indonesia kehilangan jati dirinya.

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia