Maklumat Sidang Rakyat
Seorang Pemimpin(n) Yang di Aamiinkan Tuhan

*All Posts

Maklumat Sidang Rakyat

bendera bem km ugm

Izinkan saya angkat bicara melalui Maklumat ini. Saya ingin memulainya dengan sebuah sikap dan pernyataan tegas: Jokowi-Jusuf Kalla gagal dalam mewujudkan keadilan sosial.

Sikap dan pernyataan tersebut dapat ditelusuri melalui pemahaman tentang tujuan kita hendak bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV disebutkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “…melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, menjaga perdamaian dan keadilan sosial”, sehingga, apabila tujuan itu belum selesai, tugas kita sebagai pewaris peradaban ialah turut andil memastikan generasi penerus bangsa bekerja keras guna menyelesaikannya.

Adapun tujuan lain kita hendak bernegara dapat dilacak melalui prosiding Kongres Pancasila IV di Yogyakarta pada 31 Mei – 01 Juni 2012 yang mengambil tema “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Dalam prosiding tersebut, sudah dijelaskan jalan keluar menuju kepada tujuan kita bernegara, seperti yang dirumuskan Soekarno di dalam Negara Asia-Afrika, yakni dengan melaksanakan “TRISAKTI” yang di dalamnya memandu segenap anak bangsa supaya “berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, bebas dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Jadi, untuk membangun satu negara yang maju, dibutuhkan ekonomi yang merdeka. Dalam negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial itu, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, ‘kesejahteraan bersama’ menjadi unsur penting dari tujuan bernegara.Dalam hal ini, tidak ada lagi pihak yang kuat meninggalkan yang lemah. Artinya, sudah sangat jelas bahwa tujuan kita bernegara ialah guna mencapai “kesejahteraan bersama dan keadilan sosial”.

Upaya tersebut sebenarnya sudah dengan sangat taktis dirumuskan melalui visi-misi dan program aksi bernama “Nawa Cita”. Dokumen sebanyak 42 halaman itu memuat gagasan besar yang bernas. Namun, upaya pelaksanaannya masih terbentur kepentingan kaum begal bangsa yang bermain dalam wilayah ekonomi-politik dengan penguasaan kapital yang luar biasa.

Z-FKPlAdV6-T68RkVydpPVbZhIJ8j-5Q.jpg

Kita tentu mengenal istilah “9 naga”. Mereka adalah sekelompok orang terkaya di Indonesia yang memiliki visi besar untuk mengendalikan kebijakan politik negara agar kondusif bagi kepentingan bisnisnya. Dihadapannya, negara tunduk.

Hal ini dapat dilihat seperti kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang harus menggusur mata pencaharian para nelayan. Negara, di sini, tidak berkutik; negara tidak mampu hadir menjamin keadilan sosial. Maka, tidak heran apabila terjadi kesenjangan ekonomi.

Kemudian, terdapat ancaman bagi kedaulatan rakyat. Menurut Mohammad Hatta dalam Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi (2014) bahwa “berdasarkan pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula pada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat bagi Hatta meliputi kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi”.

Hal tersebut sejalan dengan TRISAKTI milik Soekarno. Dua proklamator ini terlampau canggih untuk merumuskan sekaligus meletakkan dasar pemikiran yang relevan bagi bangsa Indonesia disepanjang zaman. Namun, ancaman itu justru hadir dari negara agar rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan dibidang politik dan ekonomi.

Ketakutan yang merupakan warisan Orde Baru terus dilanggengkan oleh penguasa hari ini baik di kampus sebagai lingkungan akademik, maupun di masyarakat dengan tindakan represif dari aparat kepolisian. Ketika rakyat menyuarakan pendapatnya, negara seolah tidak terima dan membungkam.

Cara-cara yang digunakan negara pun relatif canggih. Saya bisa menyederhanakannya seperi berikut: banyaknya akun bodong yang berkomentar memukul balik pihak kritis dalam setiap status viral karena dianggap sebagai ancaman negara; proyek memasukan intelijen di dalam tubuh mahasiswa untuk membentuk konflik horizontal, sehingga mahasiswa hanya sibuk dan habis tenaganya untuk mengurusi urusan internal agar mahasiswa tidak lagi memiliki daya untuk mengkritisi negara; juga mulai ditutupnya sarana-sarana ideologisasi pergerakan mahasiswa dengan dalih bahwa tugas mahasiswa dalah belajar, dan demonstrasi adalah cara yang dinilai tidak beradab.

Di saat bersamaan, masyarakat Indonesia yang kadung dipecah-belah juga oleh isu radikalisme dan intoleransi yang bahkan menjamahi kampus. Negara mencipta musuh bersama, supaya perhatian publik teralihkan. Negara pun bisa memperpanjang nafasnya, terutama untuk menutupi borok kesenjangan dan ketidakadilan yang membabi buta.

Apa yang dilakukan negara di atas sama halnya yang pernah dilakukan oleh kaum kolonial: politik adu domba. Masyarakat kita dipecah-belah untuk saling memusuhi sehingga menafikan pembelajaran sebagai satu bangsa yang bhineka.

Untuk itu kita memerlukan kedaulatan rakyat. Bagi Hatta, menegakkan kedaulatan rakyat adalah ‘mendidik rakyat’ supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin. Supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. (Daoelat Rakjat, 1933).

Penggalangan aksi massa di Istana Negara esok, karena jalur diplomasi melalui pengajuan audiensi telah gagal dilakukan, sengaja dicipta untuk mendidik rakyat. Supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di republik ini. Martabat kita sebagai manusia sedang terancam. Dengan kesadaran kolektif itulah, kita akan mengerti dan bergerak meski dalam situasi sulit sekalipun.

Terakhir, berkaitan dengan penegakan hukum di mana hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Komitmen politik untuk menegakan hukum terutama dalam upaya negara memberantas korupsi seolah-olah hanya penggembira belaka.

Kita tahu bahwa Setya Novanto adalah sosok kebal hukum, tetapi berulangkali juga kita gagal menyeretnya ke sel tahanan. Adanya pansus Hak Angket KPK di mana telah terang keberpihakannya untuk memandulkan dengan upaya merevisi UU KPK, bukan UU TIPIKOR; atau pun pelaku kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan yang belum menemui titik terang meski sudah lebih dari enam bulan dari kejadian. Padahal, beliau telah berkali-kali diancam keselamatan hingga nyawanya.

Namun kita tak kunjung sadar. Lemahnya ingatan kita sebagai satu bangsa yang besar membuat penegakan hukum seolah berjalan ditempat, atau bahkan cenderung mundur.

Hal-hal di atas apabila serius untuk ditindaklanjuti semestinya membuat rakyat paham betul, bahwa pemerintah hari ini tak cukup bisa untuk kita percayai. Namun justru baru-baru ini Indonesia meraih peringkat pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya ‘Government at a Glance 2017′.

Kejanggalan tersebut yang membuat kita ingin berteriak, mendebat, dan menggugat semua yang terjadi hari ini. Semua paparan negara yang baru saja dibuat oleh Kantor Staf Kepresidenan dan dimuat di laman presidenri.go.id/ seolah menunjukkan pemerintah baik-baik saja; negara masih dalam kondisi aman.

Padahal, kita tahu ancaman kepentingan asing (Cina) sudah mulai menjangkiti tubuh bangsa. Ideologi bangsa bernama Pancasila sekadar kamuflase bahwa pemerintah telah shahih benar-benar mengamalkan butir-butir di dalamnya.

Di saat bersamaan, negara membohongi kita dengan membuat kesadaran palsu ‘negara baik-baik saja’: membiarkan penguasaan alat-alat produksi dikuasai oleh segelintir orang/kelompok yang serakah, bangsa dikoyak oleh kemiskinan dan kebodohan struktural.

Dengan itu, kawan, bacalah baik-baik Nawa Cita itu:

“Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang ataupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong-royong. Dengan kolektivitas itulah “ruh” ideologi akan memiliki “raga”, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata “berdaulat, mandiri dan kepribadian” adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI.”(Nawacita, hlm. 4).

Sudah paham? Negara perlu bergotong-royong dengan masyarakatnya dalam mengemban ideologi, bukan malah menjauhi dan memusuhi masyarakatnya dengan mencipta Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

7uxhJFoT4R5vnUf6gYkiBMPFqmD9Zf4n.jpg

Dan dalam ideologi pancasila itu, tidak dibenarkan adanya kesenjangan ekonomi; tidak dibenarkan adanya ketidakadilan; yang dibenarkan adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab, hal tersebut merupakan amanat Pancasila dan Trisakti sehingga saya kira dalam terjadinya ketidakadilan sosial ini, justru penyelenggaran negara telah berkhianat terhadap amanat tersebut.

Terakhir, sebelum menutup maklumat ini, saya ingin sampaikan. Saya memiliki rasa cemas kepada anak-anak muda yang bermental tempe. Saat aksi massa tidak memiliki kajian, aksi tersebut dianggap tak berdasar. Kemudian, saat aksi massa sudah memiliki kajian, aksi tersebut dianggap tidak sah mewakili suara mahasiswa lantaran diskusi yang ada dilaksanakan di kalangan terbatas.

Selanjutnya, saat aksi massa sudah memiliki kajian dan telah dilaksanakan diskusi terbuka, aksi tersebut tidak dihadiri oleh mereka dengan alasan aksi tersebut diboncengi oleh kepentingan partai politik oposisi. Hemat saya menyebut mereka sebagai kaum hipokrit. Terus-menerus alasan konyol diproduksi untuk melegitimasi tindakan mereka.

Hingga sejauh ini saya membatin dan bertanya: untuk tidak bergerak, kalian dibayar berapa oleh koalisi? Atau apakah mungkin nurani kalian telah mati? Untuk menjawab itu, kita hanya perlu melihatnya dari sikap dan perbuatan. Sebab, sikap dan perbuatan lah yang menunjukkan seseorang layak disebut sebagai manusia atau tidak.

Sampai jumpa di istana negara. Esok, kita laksanakan sidang rakyat!

Kemuliaan Perjuangan Mahasiswa

PRA AMUKTI BEM KM UGM 2017

“…Sekarang matahari, semakin tinggi. Lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya: Kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan?

(Sajak Pertemuan Mahasiswa, W.S Rendra: 1977)

***

Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada banyaknya persoalan sulit. Untuk itulah hidup disebut sebagai perjuangan. Sebagai seorang manusia, kita dengan akal dan pikir selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Bisa jadi suatu masalah itu belum selesai dan kemudian muncul persoalan baru; terus-menerus seperti itu hingga bahkan kita jengah dan seolah ingin keluar dari kehidupan.

Dan, memang benar. Hidup tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Apabila demikian mudah, seorang Ayah tidak perlu berusaha dan bekerja keras untuk menafkahi anak dan istrinya; kemudian, para mahasiswa tidak usah kiranya belajar dengan giat untuk meraih gelar kesarjanaan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat. Pada intinya, hidup harus dihadapi secara sungguh-sungguh.

Dalam hemat penulis, kesungguhan menjalani hidup yang kini menjadi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Apabila benar kita bersungguh-sungguh, katakanlah, dalam menjalankan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus kompas kehidupan bangsa, maka seharusnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat relijius yang memanusiakan manusia dan membentuk persatuan bangsa; menekankan aspek musyawarah untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan bangsa, sehingga tercapailah suatu keadilan sosial. Lantas, apakah yang salah dari kita?

Harus disadari, selama ini kita dituntut untuk sekadar menyelesaikan masalah tanpa pernah mengetahui esensi mengapa kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini kita juga sekadar pandai untuk menyebut dan menghafalkan sesuatu dibandingkan dengan berikhtiar untuk mengaplikasikannya. Kita menjadi kehilangan arah; tak tahu ke mana kita akan menuju. Kita telah kehilangan cara menikmati tentang hidup melalui pemaknaan. Kita egois dengan hanya berambisi untuk menyelesaikan persoalan diri sendiri dan meninggalkan persoalan saudara kita lainnya.

Terlalu naif sebenarnya apabila kita selalu menyalahkan mereka yang sedang berkuasa tanpa melihat ke dalam diri sendiri. Ingat, dahulu mereka pernah juga seperti kita hari ini. Idealisme, seperti Tan Malaka bilang adalah satu kemewahan yang dimiliki seorang pemuda. Dan, memang benar. Ketika muda kita semua berani berteriak lantang, tetapi lambat laun dan kian menua mereka dan atau mungkin kita nanti akan sangat kesulitan untuk memegang teguh idealisme. Oleh sebab itu, tulisan ini hadir untuk membangkitkan kesadaran kita baik sebagai manusia dan juga mahasiswa.

Kesadaran sebagai manusia dan mahasiswa akan tumbuh manakala ia didekatkan oleh realitas sosial. Mainlah saat malam-malam tiba ke Bundaran Teknik atau ke jembatan Perawan (Perikanan-Kedokteran Hewan). Di sana kau akan menemukan seorang Bapak tengah berjuang dalam hidupnya dengan berjualan keranjang baju dari rotan. Kemudian, seorang penyandang tuna netra yang gigih berjualan kemoceng, keset dan serbet di seputaran Masjid Kampus UGM. Hingga cerita sepasang suami-istri yang rela tinggal di kos-kosan sangat sederhana seharga 150 ribu per bulan di wilayah Kali Code untuk bisa bertaruh nasib dengan berjualan koran.

Atas kesempatan melihat realitas sosial itu, kita menjadi sadar bahwa data-data yang ditampilkan oleh pemerintah seolah tak berguna; tiada berarti. Apa arti capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen bila sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam rasa takut, lapar dan melarat. Apa artinya pembangunan fisik yang modern apabila harus meninggalkan dan menggusur yang lemah. Apa artinya ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah dan kampus jika hanya untuk menindas. Bukankah penindasan itu hal yang kita tentang?

Tentu saja, ketidakpedulian atas penindasan semacam ini harus ditinggalkan. Dengan kesungguhan menjadi manusia yang berkesadaran untuk menolong orang lain dan membela yang lemah, kita akan melalui hari-hari kehidupan dengan gambaran cerah masa depan kemanusiaan; kemanusiaan yang dilaksanakan secara adil dan beradab.

Sebagai mahasiswa, kita diamanahkah setidaknya untuk dua hal. Pertama, menyelesaikan akademik sebaik-baiknya; kedua, bersikap kritis dengan terlibat aktif; tidak mendiamkan kesalahan. Kedua hal tersebut bernilai kebaikan; dan kebaikan tidak dapat dibenturkan. Kebaikan mengandung kebenaran, dan kebenaran adalah kemuliaan. Sehingga, kemuliaan seorang mahasiswa terletak pada kemampuannya untuk menjalankan amanah kemahasiswaannya dengan sebaik-baiknya. Itulah mandat suci bagi kaum terdidik.

Maka, jangan biarkan almamatermu hanya digunakan saat perayaan ospek dan wisuda. Jadikan ia sebagai teman perjuanganmu. Saat kau menghadpi teriknya mentari di jalanan, sedang kau tetap memilih berteriak menolak segala bentuk kesewenangan dan ketidakadilan; jadikan ia sebagai pelindungmu ketika berhadapan dengan kezaliman; serta, jadikan setiap tetes keringat, peluh dan noda yang menempel di sana menjadi saksi atas perjuangan membersamai yang tertindas. Maknailah semua ini sebagai satu tanda kebersyukuran kita kepada Sang Pencipta atas kesempatan untuk hidup dan mengenyam pendidikan tinggi. Kita lah kelak yang akan menggantikan mereka yang kini berkuasa. Mempersiapkan diri menjadi pencerah bangsa dan memandu peradaban dunia baru.

Perlu dicatat, waktu kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Kemarin kita lemah tak bisa baca-tulis-melawan. Kemudian, tak sempat bagi kita menikmati hari; waktu pun terus berjalan. Kita mendewasa dalam usia dan kian menua; kembali lah kita menjadi lemah. Kita tua-renta tak berdaya. Hanya mampu menyandarkan punggung ke kursi di pelataran rumah menunggu senjakala tiba. Apakah kita senang? Semua akan tergantung dari apa-apa saja yang dilakukan kita di masa produktif. Kita gunakan untuk bermain-main dengan keadaan atau memilih serius untuk berjuang bersama kemuliaan membela kebenaran. Hal itu yang menentukan, apakah hari tua kita akan diisi dengan meratapi penyesalan hidup; atau senyum kebanggaan yang tergurat diwajah hingga mempesona kehidupan.

Silakan Anda tentukan sendiri.

 

Membaca Kolaborasi Kebaikan: BEM KM UGM Milik Semua, Diisi Para Pemberani

BEM KM UGM Milik Semua

Tulisan ini berusaha menjawab kegelisahan saudara Wibi Lungidradityo, adik saya di Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya selaku presiden mahasiswa akan menanggapi tulisan ini secara bijak sembari mengajak kita berpikir mengenai BEM KM UGM.

Ada beberapa hal yang patut kita kritisi dan juga pertanyakan kepada penulis atas tulisannya yang berjudul “Ironi Universitas Gadjah Mada: Keberagaman yang Semu”. Namun sebelum itu, mari kita baca alur berpikir penulis.

Awal dari tulisan ini sebenarnya sangat sederhana. Penulis resah tentang toleransi yang dimaknai secara sempit, yakni berlaku ketika keinginan sempit suatu pihak merasa terhalangi. Kemudian, penulis mencontohkan kasus intoleransi di UGM dengan foto yang tertera di gambar, di sana tertulis “Tanda Tangan Jaket Aksi #2. Allah Sedang Melihat Kamu.”

Ketika melihat tulisan tersebut, penulis menyikapinya dengan meminta agar BEM KM UGM mengganti diksi ‘Allah’ dengan ‘Tuhan’ dengan tujuan untuk menyikapi keberagaman identitas. Kemudian, penulis merasa naif dan kemudian menyampaikan bahwa BEM KM UGM bukan milik UGM, melainkan KAMMI dan Tarbiyah. Dengan pernyaatan itu, fokus penulis tidak lagi ingin mengingatkan tentang keberagaman. Semangat yang dibawa penulis berubah menjadi justifikasi terhadap BEM KM UGM sebagai organisasi milik KAMMI dan Tarbiyah.

Apabila benar demikian, saya kira orang-orang seperti Retas (HMI Teknik),  Pras (GMNI FIB), Manda (Silakan diisi sendiri, hehe), Fajrul (KMNU FK), Farhan (HMI MPO FEB), Bintang (HMI Fisipol), Narto (HMI Teknik)—ditambah pengurus harian lain yang tidak ikut serta dalam gerakan ekstra kampus—akan sangat marah melihat pernyataan saudara Wibi. Kemudian, apabila saudara tahu jumlah pengurus harian yang Tarbiyah, itu jauh dari separuh pengurus harian. Kita bahkan selalu bertukar pikiran dan merumuskan masalah secara bersama-sama di dalam rapat rutin mingguan dan atau diskusi di grup Line pengurus harian. Sebab, kita percaya bahwa BEM KM UGM adalah tempat yang majemuk; menjadi simpul di antara ragam perbedaan.

Dengan ini, yang ingin saya pertanyakan, di mana letak ketidakberagaman itu? Bila harus jujur, di pengurus harian hanya saya dan seseorang dengan inisial N yang ikut dalam Dauroh Marhalah KAMMI. Bedanya, saya sempat menjadi anggota staf Sosial Masyarakat KAMMI UGM, sedangkan N tidak. Selain itu, tidak ada lagi KAMMI di pengurus harian. Saya kira jawaban saya di awal ini sudah mampu menjawab persoalan ‘absennya kemajemukan pola pikir sebelum Wibi persoalkan di akhir tulisannya.

Tentu saja membaca tulisan saudara Wibi membuat kita membatin. Di era persoalan bangsa yang rumit dan membutuhkan solusi bersama, masih saja ada upaya dari Wibi untuk menimbulkan rasa saling membenci dan meniadakan saudaranya sendiri yang berjuang. Paradigma yang dibangun pun supaya kita memusuhi KAMMI dan Tarbiyah. Dengan paradigma semacam itu, kita semua telah mengabaikan ‘kolaborasi kebaikan’.

Harus saya sampaikan, tidak mungkin akan berkembang suatu organisasi manakala hanya diisi oleh orang-orang yang homogen. Begitu terpilih sebagai presiden mahasiswa, saya hendak melakukan pendekatan untuk mencari orang-orang terbaik yang berani berjuang secara kolaboratif dan dari beragam latar belakang. Barangkali, orang-orang yang pernah saya datangi dan berbeda latar belakang itu juga bisa menyuarakannya, agar beres sudah persoalan labelling ini ke depannya.

Di sini, saya ingin mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang keberagaman yang hakiki. Orang-orang yang beragam tersebut, yang saya minta jadi menteri pun kaget ketika saya temui. Sebab, ada beberapa pengurus harian yang bahkan belum pernah saya kenal atau bekerja sama sebelumnya. Namun, setelah saya melihat rekam jejaknya di bidangnya masing-masing, saya melihat ada iktikad baik dari mereka untuk bisa berkolaborasi dalam kebaikan. Saya menjadi percaya dan tidak khawatir untuk menitipkan amanah jabatan menteri kepada mereka.

Dengan demikian, kita sama-sama menyadari bahwa keberagaman adalah keniscayaan. Yang harus kita lakukan sederhana: membangun titik temu. Setiap orang menjadi bagian aktif, terlibat dan sama-sama bergotong-royong hanya dalam kebaikan.

Ada beberapa pernyataan dari saudara Wibi yang menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut: “Jujur, saya geli dan prihatin (merujuk deklarasi UGM sebagai Kampus Pancasila). Namun di balik kekecewaan pribadi, deklarasi tersebut seolah pas untuk mengingatkan kembali kepada segenap keluarga civitas Gadjah Mada, bahwa realita kehidupan Pancasila memang sudah redup di UGM.”

Kalimat di atas memiliki konsekuensi bahwa orang-orang akan tahu bahwa Wibi mudah memendam kecewa, misalnya terhadap Deklarasi Pancasila, juga terhadap BEM KM UGM. Dalam hemat saya, kalau boleh dibilang Pancasila bukan hanya redup di UGM, tetapi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah belakangan gemar roadshow ke kampus-kampus untuk menghalau radikalisme dan intoleransi sebagai yang dianggap penyebab utama melemahnya Pancasila.

Kemudian, Pancasila tidak menyebutkan satu kalimat pun tentang keberagaman. Namun, Pancasila dengan sila ketiganya, yakni “Persatuan Indonesia” memegang peranan penting untuk merawat persatuan di antara ragam perbedaan. Ya, merawat kesepemahaman bukan ketidaksepemahaman. Sebab, perbedaan adalah fakta sosial dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang harus kita perjuangkan adalah persatuan Indonesia.

Setelah itu, Wibi menulis kalimat: “Namun nyatanya tidak. Setiap SC (Steering Committee) dari KPUMadalah posisi politis yang diisi oleh anggota gerakan tertentu, yang bahkan bisa dikuasai kursi mayoritasnya oleh golongan putih (KAMMI).”

Saya ingin bertanya kepada pembaca. Masihkah pembaca ingat dengan kasus mundurnya Ketua SC KPUM tahun lalu? Wibi Lungidradityo lah orangnya. Bagaimana kita tidak bertanya-tanya. Pernyataannya menjadi kontradiktif dengan sikap politik yang diambilnya. Penguasa SC KPUM pada saat itu dia yang asalnya dari HMI Fisipol, bukan KAMMI. Itu sama artinya ia menuduhkan satu telunjuk untuk menghakimi buruk orang lain, tanpa melihat keempat jari lainnya menunjuk ke diri sendiri. Wibi telah memilih untuk tidak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilwa lalu. Hal serupa pun dilakukannya ketika tahun lalu menjabat sebagai salah satu Dirjen di Kementerian Pengembangan Desa Mitra BEM KM UGM. Ia memilih lepas tanggung jawab.

Selanjutnya, pernyataan: “Atau mungkin apakah pembaca familiar dengan PALAPA? Singkat kata, infiltrasi dan kaderisasi ideologi politik tertentu nyatanya mampu dimasuki melalui event berskala besar yang bertujuan untuk pembekalan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada.”

Yang ingin kita pertanyakan, bagaimana caranya infiltrasi dan kaderisasi ideologi politik tertentu dapat dimasuki oleh BEM KM UGM? Saat PPSMB Palapa masih dipegang oleh BEM KM UGM, panitia yang berperan di atas diambil dari seluruh perwakilan fakultas dan sekolah vokasi. Hal tersebut justru menjamin adanya keterwakilan masing-masing fakultas dan SV di dalam struktur kepanitiaan untuk bisa saling melakukan checks and balances. Berbeda dengan sekarang di mana justru PPSMB PALAPA hanya menjadi sarana ideologisasi untuk sekadar patuh kepada penguasa. Lihat dan tanyakanlah ke berbagai fakultas dan SV. Dalam rapat terakhir antara KM UGM dengan rektorat tanggal 10 Juli lalu, PPSMB PALAPA dan fakultas yang sekarang banyak dikeluhkan mahasiswa karena peran mahasiswa untuk mengonsep dan menggagas menjadi tidak lentur. Bahkan untuk sekadar menyebut tokoh inspiratif, kita semua dihomogenisasi oleh pandangan bahwa yang “inspiratif” hanyalah mereka kalangan pejabat politik seperti Jokowi, dengan jajaran menterinya yaitu Pratikno, Retno, Basuki, dan Budi, ataupun Gubernur DIY, Sultan HB X. Seharusnya kita sebagai mahasiswa UGM yang memiliki cita-cita yang berbeda marah. Seolah bidang pekerjaan selain yang ada di pemerintahan tidak cukup layak dijadikan sebagai sosok inspiratif.

Pernyataan lain yang kontradiktif : “Secara organisasional, saya yakin mereka profesional (walau saya ragu).”

Sejak manusia mendalami ilmu pengetahuan, ia seharusnya mampu berpikir dengan lebih jernih. Bahwa tidak akan mungkin seseorang bisa dikatakan ‘yakin’, sedangkan hatinya sendiri ‘ragu’. Ini rancu! Tolong, jangan membuat penduduk UGM menjadi sadar betapa rapuhnya penulis membangun logika. Di saat bersamaan, saya menaruh tanya? Koq, bisa-bisanya SKM Bulaksumur meloloskan tulisan opini berikut, tanpa adanya proses editing dan konfirmasi terhadap substansi terlebih dahulu.

Terakhir, pernyataan penulis yang membuat kita mengelus dada: Saya mengusulkan agar BEM KMdiubah menjadi lembaga eksekutif Jamaah Salahuddin saja. Dan sudah jelas representasinya untuk siapa dan kepada golongan apa.”

Pernyataan terakhir Wibi telah membuat kita marah sekali lagi dengan upayanya memecah belah mahasiswa. Hal yang dilakukan Wibi ini bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga. Wibi, di tengah tulisannya yang membahas toleransi, justru diam-diam menyerukan kepada kita semua untuk tidak toleran. Betapa tidak, saudara-saudara saya di Jamaah Shalahuddin terdiri dari beragam entitas. Bukan hanya KAMMI dan Tarbiyah. Mereka ada dari berbagai macam harokah. Bahkan, bila saudara Wibi tahu, Ketua Jamaah Shalahuddin saat ini dipegang oleh saudara Yarabisa Yanuar dari Salaf; dan ia bukan KAMMI.

Kita bisa saja marah kepada Wibi, tetapi kita tidak memilih jalan itu. Saya secara pribadi patut berterima kasih kepada tulisan Wibi yang membuka diskusi kepada kita mengenai BEM KM UGM, KAMMI dan Tarbiyah. Di saat yang bersamaan, saya menjadi bisa menjernihkan nalar publik yang sudah sering kali dikoyak oleh pandangan ngawur. Saya menyebut apa yang dilakukan Wibi sebagai paham ‘caur’, atau Caurisme, yakni paham yang memandang dunia secara serampangan (seenaknya dewek) yang berakibat fatal pada rusaknya tatanan persatuan bangsa.

Tentu sebagai satu bangsa, kita semua telah belajar untuk menjadi Indonesia dan pancasilais yang sebenarnya. Yang membuat kita intoleran hadir, justru karena kita barangkali telah mengesampingkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan.

Saya tegaskan, sebagai satu bangsa, kita telah sama-sama berkomitmen dan berkhidmat terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Saya dan rekan-rekan di BEM KM UGM telah berusaha secara mastatho’tum atau sungguh-sungguh untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mari kita merajut persatuan. Membiasakan budaya konfirmasi, menemukenali masalah sedalam-dalamnya, dan berpikir terbuka untuk adil sejak dalam pikiran terlebih perbuatan. Sebab, kita hanya bisa menitipkan masa depan bangsa kepada mereka para pemberani. Alhamdulillah, di BEM KM UGM ini saya dan rekan-rekan belajar untuk menjadi pemberani. Kamu?

Begitulah Perjuangan

Presiden Mahasiswa UGM sambut Jokowi

Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang ada di hati dan pikiran saya.

Saya patut bersyukur untuk bisa berada di posisi hari ini. Menjadi mahasiswa UGM dan kemudian berjuang pada amanah sebagai Presiden Mahasiswa. Hal ini bagi saya istimewa mengingat lingkungan sekitar saya di Tanjung Priok sangat memprihatinkan. Bagaimana berpikir untuk sekolah, apabila urusan perut saja belum selesai.

Saya bukan berasal dari latar belakang terpandang, tapi punya bahagia. Ayah saya guru agama Islam di salah satu SMP Negeri di Jakarta, sedangkan ibu saya guru mengaji. Kami menjalani kehidupan dengan sederhana.

Suatu hari kedua orangtua saya berpesan kepada saya, bahwa “memperjuangkan kebenaran itu sulit”. Saya bertanya ke dalam hati, “apa betul?”. Setiap hari saya memikirkan kalimat itu dalam-dalam. Barulah saya merasakan itu ketika duduk diperkuliahan.

Tentu, kehidupan diperkuliahan sangat berbeda dengan masa sebelumnya, terlebih di UGM. Dengan masyarakat kampus yang heterogen, saya menemukan banyak sekali manusia dengan berbagai macam karakter. Awal tahun saya ikut ke dalam lima organisasi mahasiswa baik ditingkat kampus sampai regional. Niat saya pada saat itu tidak jauh berbeda dengan kebanyakan: mencari teman dan berjejaring seluasnya.

Apabila ditinjau, hal tersebut sebenarnya agak egois. Saya baru menyadari sekitar tahun kedua berkuliah; saat di mana saya mendapatkan mendapatkan beasiswa Rumah Kepemimpinan. Pandangan saya menjadi lebih luas, pendengaran dan penglihatan saya semakin tajam. Hingga sampai pada titik kesimpulan, bahwa saya berkuliah karena saya bodoh, dan selamanya saya tidak ingin menjadi orang bodoh, agar kelak saya bisa menolong orang-orang disekitar saya keluar dari kebodohan.

Sejak saat itu saya memiliki orientasi yang lebih luas, bukan lagi hidup untuk sekadar diri sendiri. Ayunan lamunan yang menemani kala fajar dan petangku di beranda asrama adalah bagaimana bisa melakukan kebaikan sebesar-besarnya?

Hal ini membuat saya terus memendam gelisah. Setiap mata kuliah yang diajarkan di Departemen Politik dan Pemerintahan justru semakin membuka tabir bobroknya bangsa yang sedang sama-sama kita perjuangkan untuk lebih baik. Oleh sebab itu, saya menyadari; saya tidak bisa sendirian. Saya harus bersama-sama; berkolaborasi untuk menyelesaikannya.

Saya sangat yakin bahwa sejak berdirinya republik ini, bahkan hingga hari ini ialah bertujuan untuk mencapai keadilan sosal. Namun, cara yang harus ditempuh sangat berliku. Segala aspek harus diperhatikan dengan cermat dan perhitungan yang matang. Dan karena sulitnya itu, maka membuka kesempatan untuk hadirnya salah dalam mengelola negara. Bahkan, para dosen yang mengajari kita di kelas, pemuka agama, hingga bahkan anggota dewan sekalipun pasti punya salah; termasuk kita.

Untuk itu, perlu ada upaya saling mengoreksi dari rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai macam cara. Sederhananya, kita perlu saling ingat-mengingatkan dalam upaya perbaikan.

Hari ini, kemarin dan juga ke depan saya akan terus berusaha untuk memperbaiki. Apapun yang bisa saya perbaiki, akan saya perbaiki. Apabila dulu, saat STM saya bisa memperbaiki kipas angin, maka ketika kini saya berada di Departemen Politik dan Pemerintahan, saya bisa memperbaiki wajah politik bangsa yang tercoreng oleh kaum begal negeri.

Bagi saya, hal tersebut adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan ilmu. Saya sangat yakin bahwa ilmu itu seharusnya memihak, ilmu itu seharusnya memperjuangkan. Dan saya memihak dan memperjuangkan kebaikan bersama orang-orang disekitar. Itulah yang disebut kolaborator kebaikan.

Bagi saya, aksi tadi pagi saat menyambut Jokowi adalah upaya kebaikan. Isu yang diangkat pun jelas, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, stabilitas ekonomi rakyat, menolak represifitas pemerintah dan ancaman terhadap demokrasi, serta jaminan pendidikan nasional.

Kalau ditanya soal kajian, kami sudah mengkaji, mendiskusikannya secara terbuka, menginformasikannya dan meminta izin kepada pihak kampus dan kepolisian setempat. Kami sangat terbuka kepada aparat, sekaligus akomodatif terhadap suara kaum mustadafin. Sebab, saya berpikir ini tugas kami sebagai kelas menengah yang mana mampu menjembatani kedua pihak.

Sebagian pihak mengernyitkan dahi, tanda tak mampu berjuang dan hanya pandai menganjurkan ini dan itu. Tapi, sebagian yang lain hadir dengan gagah, meski harus beradu argumen, kontak fisik, dan membatin. Begitulah pejuang dan perjuangan.

Ada beberapa titipan doa dan masukan kepada kami. Kami yakini untuk pelecut semangat dan pelindung kami. Jadi, mari kita mendewasakan diri. Mengupayan perbaikan tanpa harus saling meniadakan. Sebab, saya selalu memelihara keyakinan. Ke depan kita semua akan menjadi bangsa yang besar dengan mengedepankan cara-cara yang adil dan beradab. Mari menjadi kolaborator kebaikan.

 

 

Tanjung Priok

Tanjung Priok

Tulisan ini merupakan catatan panjang yang penulis coba untuk sederhanakan, hendak ditujukan kepada para pemangku kebijakan, termasuk sebagai bahan refleksi penulis untuk merintis perubahan bagi kotanya.

Pada tahun 2010, Muhammad Ridha peneliti INKRISPENA menulis catatan menarik tentang Hak Atas Kota (lihat: http://indoprogress.blogspot.co.id/2010/08/hak-atas-kota.html). Dalam tulisan tersebut, Ridha mengajak kita merefleksikan kembali tentang apa yang dimaksud dengan kehidupan kota. Ia mendefinisikan bahwa kehidupan kota merupakan aktivitas keseharian di kota itu sendiri.

Selanjutnya, ia mencontohkan kehidupan kota Jakarta. Ia menyebutkan bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali bagi warga kota Jakarta di mana penyakitnya kota itu sudah mencapai level akut. Segala respons dan upaya belum mencapai hasil yang diinginkan. Konsekuensi bagi warga kota Jakarta ialah menjadi terasing dari dirinya sendiri. Sebuah kondisi warga kota yang mengerikan. Ridha menyebutnya sebagai ‘warga kota yang tanpa jiwa, tanpa substansi’.

Catatan menarik di atas benar. Saya mengamini. Sejak orok hingga mendewasa kini, saya dididik dan dibesarkan oleh kerasnya kehidupan kota Jakarta. Lebih spesifik lagi tempat saya bertempat tinggal: Tanjung Priok. Pertanyaan di muka yang ingin saya lemparkan kepada saudara, apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Tanjung Priok?

Suatu hari, saya melakukan survei kecil-kecilan kepada beberapa rekan kuliah di Yogyakarta. Saya melontarkan pertanyaan sebagaimana saya sebutkan di atas. Jawabannya benar-benar mengerikan. Tanjung Priok identik sebagai city of evil, sebagaimana lagu milik Avenged Sevenfold. Ada lagi yang mengidentifikasinya sebagai kota dengan tingkat kriminalitas dan kesenjangan yang tinggi. Namun, yang patut membuat saya mengelus dada (sendiri) adalah karena tingkat pendidikannya yang rendah.

Saya diam sejenak sembari menghela nafas dalam-dalam. Ternyata pandangan buruk di atas tentang Tanjung Priok seperti sebuah pandangan umum. Dan saya harus sampaikan bahwa pandangan mereka ada benarnya. Bahkan kenyataannya terkadang lebih mengerikan dari sekadar data-data yang dibuat pemerintah. Dengan ini, saya mencoba memahami realitas, menganalisis dalam-dalam dan mencoba mencari jalan keluar.

Realitas kehidupan yang harus saya jalani di sini adalah berteman dengan kemiskinan. Bukan orang lain, melainkan diri saya sendiri yang mengalami. Saya anak pertama dari empat bersaudara. Orang tua saya guru honorer di tiga sekolah, salah satunya SMP Negeri di Jakarta. Berkali-kali ikut Tes CPNS dan gagal. Gajinya sebulan pada tahun 2013, sesaat saya sebelum masuk kuliah, sebesar Rp. 1.500.000,-.

Coba Anda bayangkan, bagaimana saya dahulu bisa bersekolah dan kini berkuliah? Bagaimana cara Ibu saya mengatur keuangan rumah tangga agar dengan uang itu, waktu sebulan dapur bisa ngebul? Dan beragam pertanyaan lain terlontar atas kehidupan nyata yang sedang saya jalani.

Bukan hanya saya, pun melihat rekan sejawat, kawan nongkrong, dan/atau tetangga kiri-kanan. Mereka pun merasakan perih yang sama lantaran didera kemiskinan. Alhasil, banyak di antara mereka yang menjambret, memalak, mengedarkan narkoba, main cewek, nyimeng, sekadar ngobrol-ngobrol tengah malam, nyanyi-nyanyi di setiap ujung gang, sembari ngudud dan nenggak minuman beralkohol. Ya ayuhannas. Ini peringatan bahwa ada segudang permasalahan besar yang sedang kita hadapi.

Saya menganalisis atas semua ini. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, maka yang membuat mereka pada akhirnya melakukan tindakan keji di atas adalah tidak lain karena faktor pendidikan. Ya, pendidikan di rumah maupun di sekolah. Orang-orang tua di Tanjung Priok tidak banyak memperhatikan anak-anaknya. Sekolah hanya formalitas, tidak banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan inovatif yang mengajak kita mengolah rasa dan pikir.

Atas dasar rasionalitas tersebutlah, saya memberanikan diri untuk mengubah keadaan. Saya ingin tetap mengenyam pendidikan, bahkan hingga kuliah. Sehingga, “saya kuliah karena saya bodoh, dan selamanya saya tidak ingin menjadi bodoh. Agar kelak saya bisa menolong orang-orang di sekitar saya keluar dari kebodohan.”

Kebetulan, Anies Baswedan yang kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 merupakan tokoh pendidikan. Sebagaimana kita tahu, konsentrasi beliau terhadap dunia pendidikan sangat tinggi. Dengan ini, muncul harapan dari saya pribadi terkait masa depan Tanjung Priok, di mana setiap anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa menolong setidaknya diri mereka sendiri untuk bisa hidup lebih bermartabat.

Saya tak bisa membayangkan betapa bahagianya, ketika anak-anak muda Tanjung Priok lebih gemar memegang buku dibandingkan sekadar memegang dan menenggak sebotol bir. Saya kan bersenang hati ketika anak-anak muda Tanjung Priok bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mencukupi kebutuhan hidupnya, membantu orang-orang di sekitarnya bahkan suatu hari bisa berkontribusi besar bagi republik ini. Maka, mempermudah akses terhadap pendidikan harus menjadi program yang utama.

Di saat bersamaan, dibutuhkan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Barang siapa yang melanggar hukum, ia harus segera ditindak. Kriminalitas yang tinggi bisa terjadi karena abainya negara dalam menghadirkan kepastian dan penegakan hukum. Dengan adanya kepastian dan penegakan hukum, maka dapat dipastikan terjadinya kondisi masyarakat yang aman dan nyaman. Untuk itu, saya mohon dengan sangat agar Jokowi mampu menghadirkan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Selain politik dan hukum, kita juga harus memperhatikan sektor yang lain. Seperti di bidang kesehatan, pembangunan Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok menjadi angin segar bagi pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan secara prima. Di bidang perekonomian, pembenahan tata kelola pasar tradisional, OK OCE Mart dan produk creative home industry harus digiatkan.

Dan yang terpenting, bagi mereka yang terlanjur tidak mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi hendak diikutsertakan dalam Balai Pelatihan yang mengasah kemampuan. Kemudian, di sini, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat bertanggungjawab membantu mereka dengan memberikan dua opsi: perbantuan dana untuk membangun usaha atau menyediakan lapangan pekerjaan sebagai karyawan, dll.

Di saat bersamaan, harus muncul sebuah gerakan di Tanjung Priok. Gerakan ini ibarat dua mata pisau yang mampu di satu sisi mendukung, di sisi lain mengontrol jalannya pemerintahan. Tentu saja, gerakan ini harus dipelopori oleh anak-anak muda yang berkesadaran sebagai warga kota Jakarta. Sehingga, kota Jakarta, terutama Tanjung Priok mampu menghadirkan gairah yang membuat para penghuninya berjiwa besar dan memiliki substansi atas apa yang hendak dijalani dalam hidupnya.

Dengan ini saya berefleksi, dan memanggil kaum muda Tanjung Priok yang berkesadaran di mana pun ia berada untuk sama-sama memikirkan kota yang hendak membesarkannya. Saya sungguh yakin, ada banyak kaum muda Tanjung Priok yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab serta sikap mulia untuk bisa menolong sesamanya.

Maka, jika Anda masih gemar ber-fafifu dan sekadar berimajinasi tentang rakyat, datanglah ke rumah saya! Datanglah ke Tanjung Priok. Saya akan tunjukkan wilayah mana saja yang menjadi gudang kesenjangan. Saya akan ajak kalian ke dalam diskusi-diskusi kelas bawah. Saya akan larutkan kalian dalam suasana haru-biru karena masih banyak orang hidup dalam kemelaratan. Saya akan buat kalian berempati. Dengan ini, sudahi bicara tak ada guna, mari kita berbuat baik lebih banyak.

Terakhir, teruntuk para pemangku kebijakan. Saya mengharapkan perhatian yang dalam atas kondisi di Tanjung Priok. Barangkali, perbaikan ini akan menjadi kado berkesan dari negara dalam merayakan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-490.