Terbitnya Kolaborasi Kebaikan
Seorang Pemimpin(n) Yang di Aamiinkan Tuhan

*All Posts

Terbitnya Kolaborasi Kebaikan

Kolaborasi Kebaikan

Alhamdulillah. Tahun ini Allah Swt,. berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menulis. Yah, menuliskan sebuah gagasan yang sudah lama saya bangun. Adalah ‘kolaborasi kebaikan’ yang merupakan hasil mentadaburi Al Qur’an surah Al Maidah ayat 2.

Dalam ayat tersebut, Allah Swt,. mengajak kita untuk “saling tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa”.

Tolong-menolong di sini, saya ibaratkan sebagai upaya kolaborasi. Modal sosial bangsa Indonesia pun adalah kolaborasi, yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai ‘gotong royong’. Kemudian, Allah Swt,. telah menetapkan bahwa balasan bagi kebaikan hanya kebaikan. Hal ini sebagai penegas agar kita senantiasa berbuat baik.

Semoga hadirnya buku ini bisa diterima. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat atas kebaikan yang tersurat di dalamnya.

BEM KM UGM Kabinet Kolaborasi Kebaikan

kolaborasi kebaikan

Assalamu’alaykum wr.wb.

Salam cinta, salam perjuangan.

Atas nama cinta kita berjuang.

Hidup Mahasiswa Indonesia!

Hidup Mahasiswa Gadjah Mada!

Hidup Rakyat Indonesia!

Alhamdulillah, perjalanan punggawa BEM KM UGM Kabinet Kolaborasi Kebaikan telah mencapai puncak tertinggi di UGM. Puncak itu telah kami daki dengan wajah tegak menatap ke langit, penuh dengan semangat dan tanggung jawab. Namun, mencapai puncak saja tidak cukup membuat kami jumawa. Setelah berada di puncak justru membuat kami sadar bahwa kami begitu kecil, lemah dan tak berdaya dihadapan pemilik semesta.

Allah Swt telah menciptakan langit dan bumi dengan perhitungan yang rumit. Akal pikir kita sebagai manusia yang disebut cerdik sekalipun ketika dihadapkan oleh kuasa-Nya tidak ada apa-apa. Tak sanggup kita menjangkau barang sejengkal. Untuk itu, perjalanan ini malah membangkitkan ghirah perjuangan kami untuk semakin mendekati-Nya yang tak terbatas itu. Di titik ini kami sadar, kami sedang berada ditengah perjalanan panjang menuju Dia yang tak terbatas.

Apa pun disiplin ilmu yang kami pelajari diperkuliahan, apa pun tugas dan tanggung jawab kami di BEM KM UGM, itu semua merupakan hal kecil apabila manfaatnya tidak mampu dirasakan seutuhnya bagi banyak orang. Untuk itu, kami dengan sadar diri berupaya menerima dan melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya.

Kami pun membagi peran di BEM KM UGM ke dalam satu Kesekjenan dan tiga Kemenkoan yang masing-masing di dalamnya terdapat empat Kementerian. Dalam Kesekjenan kita telah berupaya membentuk sistem kaderisasi yang baik, transparansi dana, media yang informatif, dan administrasi yang rapih. Kemudian, dalam Kemenkoan Kemahasiswaan kita telah menjadi garda terdepan pelayanan advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, merawat jejaring dengan entitas Keluarga Mahasiswa di Fakultas hingga Departemen, membuat kegiatan yang mampu menyalurkan sekaligus meningkatkan karya dan potensi mahasiswa, serta membuat bisnis dan mencari dukungan finansial yang mampu menyokong pergerakan.

Selanjutnya, Kemenkoan Kemasyarakatan yang bertugas untuk membela kaum mustad’afin. Merekalah Kemenkoan yang jauh dari caci-maki publik. Kemenkoan ini memiliki jumlah staf yang sangat besar dan siap kapan pun untuk diterjunkan ke tengah masyarakat. Sehingga, perannya seperti hadir dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, melihat potensi sekaligus memberdayakan desa, didukung oleh riset khas mahasiswa, serta proses advokasi pemindahan Kantin Sosio-Humaniora. Terakhir, Kemenkoan Eksternal yang mendapatkan mandat untuk mengkaji isu-isu strategis, terlebih isu pendidikan tinggi, dikarenakan acara didukung oleh jejaring yang kuat sehingga pewacanaan dan propaganda menjadi masif.

Sedikit saja mengulang masa setahun silam saat tawaran itu datang. Yah, saya ditawari oleh Partai Bunderan untuk menjadi calon Presiden Mahasiswa; melanjutkan kebaikan yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Inspirasi Indonesia. Dengan penuh keberanian saya coba untuk ambil bagian. Dan setelah menjadi Presiden Mahasiswa, saya sadar betul bahwa tugas yang saya emban tidaklah mudah.

Dengan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pengurus harian beserta staf, yang senantiasa membantu dan mendukung untuk membuat organisasi ini besar dan terpandang di segala penjuru. Kalian telah menjadikan organisasi ini tak pernah sepi dari kegiatan yang manfaat, selalu ambil bagian dalam pelbagai persoalan bangsa, menjadikan sekretariat selalu ramai dengan gagasan disertai tawa-canda.

Semoga Allah Swt., selalu melindungi kita semua, mendewasakan serta saling mengikhtiarkan untuk tetap menjaga dan terjaga sampai waktu yang tak terbatas. Semoga apa yang disampaikan juga mampu menjadi pemantik imajinasi tiada henti. Terakhir, kenanglah persaudaraan ini disepanjang hidupmu. Mari kita menuju tak terbatas!

Wassalamu’alaykum wr.wb.

Maklumat Sidang Rakyat

bendera bem km ugm

Izinkan saya angkat bicara melalui Maklumat ini. Saya ingin memulainya dengan sebuah sikap dan pernyataan tegas: Jokowi-Jusuf Kalla gagal dalam mewujudkan keadilan sosial.

Sikap dan pernyataan tersebut dapat ditelusuri melalui pemahaman tentang tujuan kita hendak bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV disebutkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “…melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, menjaga perdamaian dan keadilan sosial”, sehingga, apabila tujuan itu belum selesai, tugas kita sebagai pewaris peradaban ialah turut andil memastikan generasi penerus bangsa bekerja keras guna menyelesaikannya.

Adapun tujuan lain kita hendak bernegara dapat dilacak melalui prosiding Kongres Pancasila IV di Yogyakarta pada 31 Mei – 01 Juni 2012 yang mengambil tema “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Dalam prosiding tersebut, sudah dijelaskan jalan keluar menuju kepada tujuan kita bernegara, seperti yang dirumuskan Soekarno di dalam Negara Asia-Afrika, yakni dengan melaksanakan “TRISAKTI” yang di dalamnya memandu segenap anak bangsa supaya “berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, bebas dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Jadi, untuk membangun satu negara yang maju, dibutuhkan ekonomi yang merdeka. Dalam negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial itu, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, ‘kesejahteraan bersama’ menjadi unsur penting dari tujuan bernegara.Dalam hal ini, tidak ada lagi pihak yang kuat meninggalkan yang lemah. Artinya, sudah sangat jelas bahwa tujuan kita bernegara ialah guna mencapai “kesejahteraan bersama dan keadilan sosial”.

Upaya tersebut sebenarnya sudah dengan sangat taktis dirumuskan melalui visi-misi dan program aksi bernama “Nawa Cita”. Dokumen sebanyak 42 halaman itu memuat gagasan besar yang bernas. Namun, upaya pelaksanaannya masih terbentur kepentingan kaum begal bangsa yang bermain dalam wilayah ekonomi-politik dengan penguasaan kapital yang luar biasa.

Z-FKPlAdV6-T68RkVydpPVbZhIJ8j-5Q.jpg

Kita tentu mengenal istilah “9 naga”. Mereka adalah sekelompok orang terkaya di Indonesia yang memiliki visi besar untuk mengendalikan kebijakan politik negara agar kondusif bagi kepentingan bisnisnya. Dihadapannya, negara tunduk.

Hal ini dapat dilihat seperti kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang harus menggusur mata pencaharian para nelayan. Negara, di sini, tidak berkutik; negara tidak mampu hadir menjamin keadilan sosial. Maka, tidak heran apabila terjadi kesenjangan ekonomi.

Kemudian, terdapat ancaman bagi kedaulatan rakyat. Menurut Mohammad Hatta dalam Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi (2014) bahwa “berdasarkan pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula pada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat bagi Hatta meliputi kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi”.

Hal tersebut sejalan dengan TRISAKTI milik Soekarno. Dua proklamator ini terlampau canggih untuk merumuskan sekaligus meletakkan dasar pemikiran yang relevan bagi bangsa Indonesia disepanjang zaman. Namun, ancaman itu justru hadir dari negara agar rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan dibidang politik dan ekonomi.

Ketakutan yang merupakan warisan Orde Baru terus dilanggengkan oleh penguasa hari ini baik di kampus sebagai lingkungan akademik, maupun di masyarakat dengan tindakan represif dari aparat kepolisian. Ketika rakyat menyuarakan pendapatnya, negara seolah tidak terima dan membungkam.

Cara-cara yang digunakan negara pun relatif canggih. Saya bisa menyederhanakannya seperi berikut: banyaknya akun bodong yang berkomentar memukul balik pihak kritis dalam setiap status viral karena dianggap sebagai ancaman negara; proyek memasukan intelijen di dalam tubuh mahasiswa untuk membentuk konflik horizontal, sehingga mahasiswa hanya sibuk dan habis tenaganya untuk mengurusi urusan internal agar mahasiswa tidak lagi memiliki daya untuk mengkritisi negara; juga mulai ditutupnya sarana-sarana ideologisasi pergerakan mahasiswa dengan dalih bahwa tugas mahasiswa dalah belajar, dan demonstrasi adalah cara yang dinilai tidak beradab.

Di saat bersamaan, masyarakat Indonesia yang kadung dipecah-belah juga oleh isu radikalisme dan intoleransi yang bahkan menjamahi kampus. Negara mencipta musuh bersama, supaya perhatian publik teralihkan. Negara pun bisa memperpanjang nafasnya, terutama untuk menutupi borok kesenjangan dan ketidakadilan yang membabi buta.

Apa yang dilakukan negara di atas sama halnya yang pernah dilakukan oleh kaum kolonial: politik adu domba. Masyarakat kita dipecah-belah untuk saling memusuhi sehingga menafikan pembelajaran sebagai satu bangsa yang bhineka.

Untuk itu kita memerlukan kedaulatan rakyat. Bagi Hatta, menegakkan kedaulatan rakyat adalah ‘mendidik rakyat’ supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin. Supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. (Daoelat Rakjat, 1933).

Penggalangan aksi massa di Istana Negara esok, karena jalur diplomasi melalui pengajuan audiensi telah gagal dilakukan, sengaja dicipta untuk mendidik rakyat. Supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di republik ini. Martabat kita sebagai manusia sedang terancam. Dengan kesadaran kolektif itulah, kita akan mengerti dan bergerak meski dalam situasi sulit sekalipun.

Terakhir, berkaitan dengan penegakan hukum di mana hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Komitmen politik untuk menegakan hukum terutama dalam upaya negara memberantas korupsi seolah-olah hanya penggembira belaka.

Kita tahu bahwa Setya Novanto adalah sosok kebal hukum, tetapi berulangkali juga kita gagal menyeretnya ke sel tahanan. Adanya pansus Hak Angket KPK di mana telah terang keberpihakannya untuk memandulkan dengan upaya merevisi UU KPK, bukan UU TIPIKOR; atau pun pelaku kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan yang belum menemui titik terang meski sudah lebih dari enam bulan dari kejadian. Padahal, beliau telah berkali-kali diancam keselamatan hingga nyawanya.

Namun kita tak kunjung sadar. Lemahnya ingatan kita sebagai satu bangsa yang besar membuat penegakan hukum seolah berjalan ditempat, atau bahkan cenderung mundur.

Hal-hal di atas apabila serius untuk ditindaklanjuti semestinya membuat rakyat paham betul, bahwa pemerintah hari ini tak cukup bisa untuk kita percayai. Namun justru baru-baru ini Indonesia meraih peringkat pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya ‘Government at a Glance 2017′.

Kejanggalan tersebut yang membuat kita ingin berteriak, mendebat, dan menggugat semua yang terjadi hari ini. Semua paparan negara yang baru saja dibuat oleh Kantor Staf Kepresidenan dan dimuat di laman presidenri.go.id/ seolah menunjukkan pemerintah baik-baik saja; negara masih dalam kondisi aman.

Padahal, kita tahu ancaman kepentingan asing (Cina) sudah mulai menjangkiti tubuh bangsa. Ideologi bangsa bernama Pancasila sekadar kamuflase bahwa pemerintah telah shahih benar-benar mengamalkan butir-butir di dalamnya.

Di saat bersamaan, negara membohongi kita dengan membuat kesadaran palsu ‘negara baik-baik saja’: membiarkan penguasaan alat-alat produksi dikuasai oleh segelintir orang/kelompok yang serakah, bangsa dikoyak oleh kemiskinan dan kebodohan struktural.

Dengan itu, kawan, bacalah baik-baik Nawa Cita itu:

“Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang ataupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong-royong. Dengan kolektivitas itulah “ruh” ideologi akan memiliki “raga”, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata “berdaulat, mandiri dan kepribadian” adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI.”(Nawacita, hlm. 4).

Sudah paham? Negara perlu bergotong-royong dengan masyarakatnya dalam mengemban ideologi, bukan malah menjauhi dan memusuhi masyarakatnya dengan mencipta Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

7uxhJFoT4R5vnUf6gYkiBMPFqmD9Zf4n.jpg

Dan dalam ideologi pancasila itu, tidak dibenarkan adanya kesenjangan ekonomi; tidak dibenarkan adanya ketidakadilan; yang dibenarkan adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab, hal tersebut merupakan amanat Pancasila dan Trisakti sehingga saya kira dalam terjadinya ketidakadilan sosial ini, justru penyelenggaran negara telah berkhianat terhadap amanat tersebut.

Terakhir, sebelum menutup maklumat ini, saya ingin sampaikan. Saya memiliki rasa cemas kepada anak-anak muda yang bermental tempe. Saat aksi massa tidak memiliki kajian, aksi tersebut dianggap tak berdasar. Kemudian, saat aksi massa sudah memiliki kajian, aksi tersebut dianggap tidak sah mewakili suara mahasiswa lantaran diskusi yang ada dilaksanakan di kalangan terbatas.

Selanjutnya, saat aksi massa sudah memiliki kajian dan telah dilaksanakan diskusi terbuka, aksi tersebut tidak dihadiri oleh mereka dengan alasan aksi tersebut diboncengi oleh kepentingan partai politik oposisi. Hemat saya menyebut mereka sebagai kaum hipokrit. Terus-menerus alasan konyol diproduksi untuk melegitimasi tindakan mereka.

Hingga sejauh ini saya membatin dan bertanya: untuk tidak bergerak, kalian dibayar berapa oleh koalisi? Atau apakah mungkin nurani kalian telah mati? Untuk menjawab itu, kita hanya perlu melihatnya dari sikap dan perbuatan. Sebab, sikap dan perbuatan lah yang menunjukkan seseorang layak disebut sebagai manusia atau tidak.

Sampai jumpa di istana negara. Esok, kita laksanakan sidang rakyat!

Kemuliaan Perjuangan Mahasiswa

PRA AMUKTI BEM KM UGM 2017

“…Sekarang matahari, semakin tinggi. Lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya: Kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan?

(Sajak Pertemuan Mahasiswa, W.S Rendra: 1977)

***

Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada banyaknya persoalan sulit. Untuk itulah hidup disebut sebagai perjuangan. Sebagai seorang manusia, kita dengan akal dan pikir selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Bisa jadi suatu masalah itu belum selesai dan kemudian muncul persoalan baru; terus-menerus seperti itu hingga bahkan kita jengah dan seolah ingin keluar dari kehidupan.

Dan, memang benar. Hidup tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Apabila demikian mudah, seorang Ayah tidak perlu berusaha dan bekerja keras untuk menafkahi anak dan istrinya; kemudian, para mahasiswa tidak usah kiranya belajar dengan giat untuk meraih gelar kesarjanaan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat. Pada intinya, hidup harus dihadapi secara sungguh-sungguh.

Dalam hemat penulis, kesungguhan menjalani hidup yang kini menjadi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Apabila benar kita bersungguh-sungguh, katakanlah, dalam menjalankan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus kompas kehidupan bangsa, maka seharusnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat relijius yang memanusiakan manusia dan membentuk persatuan bangsa; menekankan aspek musyawarah untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan bangsa, sehingga tercapailah suatu keadilan sosial. Lantas, apakah yang salah dari kita?

Harus disadari, selama ini kita dituntut untuk sekadar menyelesaikan masalah tanpa pernah mengetahui esensi mengapa kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini kita juga sekadar pandai untuk menyebut dan menghafalkan sesuatu dibandingkan dengan berikhtiar untuk mengaplikasikannya. Kita menjadi kehilangan arah; tak tahu ke mana kita akan menuju. Kita telah kehilangan cara menikmati tentang hidup melalui pemaknaan. Kita egois dengan hanya berambisi untuk menyelesaikan persoalan diri sendiri dan meninggalkan persoalan saudara kita lainnya.

Terlalu naif sebenarnya apabila kita selalu menyalahkan mereka yang sedang berkuasa tanpa melihat ke dalam diri sendiri. Ingat, dahulu mereka pernah juga seperti kita hari ini. Idealisme, seperti Tan Malaka bilang adalah satu kemewahan yang dimiliki seorang pemuda. Dan, memang benar. Ketika muda kita semua berani berteriak lantang, tetapi lambat laun dan kian menua mereka dan atau mungkin kita nanti akan sangat kesulitan untuk memegang teguh idealisme. Oleh sebab itu, tulisan ini hadir untuk membangkitkan kesadaran kita baik sebagai manusia dan juga mahasiswa.

Kesadaran sebagai manusia dan mahasiswa akan tumbuh manakala ia didekatkan oleh realitas sosial. Mainlah saat malam-malam tiba ke Bundaran Teknik atau ke jembatan Perawan (Perikanan-Kedokteran Hewan). Di sana kau akan menemukan seorang Bapak tengah berjuang dalam hidupnya dengan berjualan keranjang baju dari rotan. Kemudian, seorang penyandang tuna netra yang gigih berjualan kemoceng, keset dan serbet di seputaran Masjid Kampus UGM. Hingga cerita sepasang suami-istri yang rela tinggal di kos-kosan sangat sederhana seharga 150 ribu per bulan di wilayah Kali Code untuk bisa bertaruh nasib dengan berjualan koran.

Atas kesempatan melihat realitas sosial itu, kita menjadi sadar bahwa data-data yang ditampilkan oleh pemerintah seolah tak berguna; tiada berarti. Apa arti capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen bila sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam rasa takut, lapar dan melarat. Apa artinya pembangunan fisik yang modern apabila harus meninggalkan dan menggusur yang lemah. Apa artinya ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah dan kampus jika hanya untuk menindas. Bukankah penindasan itu hal yang kita tentang?

Tentu saja, ketidakpedulian atas penindasan semacam ini harus ditinggalkan. Dengan kesungguhan menjadi manusia yang berkesadaran untuk menolong orang lain dan membela yang lemah, kita akan melalui hari-hari kehidupan dengan gambaran cerah masa depan kemanusiaan; kemanusiaan yang dilaksanakan secara adil dan beradab.

Sebagai mahasiswa, kita diamanahkah setidaknya untuk dua hal. Pertama, menyelesaikan akademik sebaik-baiknya; kedua, bersikap kritis dengan terlibat aktif; tidak mendiamkan kesalahan. Kedua hal tersebut bernilai kebaikan; dan kebaikan tidak dapat dibenturkan. Kebaikan mengandung kebenaran, dan kebenaran adalah kemuliaan. Sehingga, kemuliaan seorang mahasiswa terletak pada kemampuannya untuk menjalankan amanah kemahasiswaannya dengan sebaik-baiknya. Itulah mandat suci bagi kaum terdidik.

Maka, jangan biarkan almamatermu hanya digunakan saat perayaan ospek dan wisuda. Jadikan ia sebagai teman perjuanganmu. Saat kau menghadpi teriknya mentari di jalanan, sedang kau tetap memilih berteriak menolak segala bentuk kesewenangan dan ketidakadilan; jadikan ia sebagai pelindungmu ketika berhadapan dengan kezaliman; serta, jadikan setiap tetes keringat, peluh dan noda yang menempel di sana menjadi saksi atas perjuangan membersamai yang tertindas. Maknailah semua ini sebagai satu tanda kebersyukuran kita kepada Sang Pencipta atas kesempatan untuk hidup dan mengenyam pendidikan tinggi. Kita lah kelak yang akan menggantikan mereka yang kini berkuasa. Mempersiapkan diri menjadi pencerah bangsa dan memandu peradaban dunia baru.

Perlu dicatat, waktu kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Kemarin kita lemah tak bisa baca-tulis-melawan. Kemudian, tak sempat bagi kita menikmati hari; waktu pun terus berjalan. Kita mendewasa dalam usia dan kian menua; kembali lah kita menjadi lemah. Kita tua-renta tak berdaya. Hanya mampu menyandarkan punggung ke kursi di pelataran rumah menunggu senjakala tiba. Apakah kita senang? Semua akan tergantung dari apa-apa saja yang dilakukan kita di masa produktif. Kita gunakan untuk bermain-main dengan keadaan atau memilih serius untuk berjuang bersama kemuliaan membela kebenaran. Hal itu yang menentukan, apakah hari tua kita akan diisi dengan meratapi penyesalan hidup; atau senyum kebanggaan yang tergurat diwajah hingga mempesona kehidupan.

Silakan Anda tentukan sendiri.

 

Membaca Kolaborasi Kebaikan: BEM KM UGM Milik Semua, Diisi Para Pemberani

BEM KM UGM Milik Semua

Tulisan ini berusaha menjawab kegelisahan saudara Wibi Lungidradityo, adik saya di Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya selaku presiden mahasiswa akan menanggapi tulisan ini secara bijak sembari mengajak kita berpikir mengenai BEM KM UGM.

Ada beberapa hal yang patut kita kritisi dan juga pertanyakan kepada penulis atas tulisannya yang berjudul “Ironi Universitas Gadjah Mada: Keberagaman yang Semu”. Namun sebelum itu, mari kita baca alur berpikir penulis.

Awal dari tulisan ini sebenarnya sangat sederhana. Penulis resah tentang toleransi yang dimaknai secara sempit, yakni berlaku ketika keinginan sempit suatu pihak merasa terhalangi. Kemudian, penulis mencontohkan kasus intoleransi di UGM dengan foto yang tertera di gambar, di sana tertulis “Tanda Tangan Jaket Aksi #2. Allah Sedang Melihat Kamu.”

Ketika melihat tulisan tersebut, penulis menyikapinya dengan meminta agar BEM KM UGM mengganti diksi ‘Allah’ dengan ‘Tuhan’ dengan tujuan untuk menyikapi keberagaman identitas. Kemudian, penulis merasa naif dan kemudian menyampaikan bahwa BEM KM UGM bukan milik UGM, melainkan KAMMI dan Tarbiyah. Dengan pernyaatan itu, fokus penulis tidak lagi ingin mengingatkan tentang keberagaman. Semangat yang dibawa penulis berubah menjadi justifikasi terhadap BEM KM UGM sebagai organisasi milik KAMMI dan Tarbiyah.

Apabila benar demikian, saya kira orang-orang seperti Retas (HMI Teknik),  Pras (GMNI FIB), Manda (Silakan diisi sendiri, hehe), Fajrul (KMNU FK), Farhan (HMI MPO FEB), Bintang (HMI Fisipol), Narto (HMI Teknik)—ditambah pengurus harian lain yang tidak ikut serta dalam gerakan ekstra kampus—akan sangat marah melihat pernyataan saudara Wibi. Kemudian, apabila saudara tahu jumlah pengurus harian yang Tarbiyah, itu jauh dari separuh pengurus harian. Kita bahkan selalu bertukar pikiran dan merumuskan masalah secara bersama-sama di dalam rapat rutin mingguan dan atau diskusi di grup Line pengurus harian. Sebab, kita percaya bahwa BEM KM UGM adalah tempat yang majemuk; menjadi simpul di antara ragam perbedaan.

Dengan ini, yang ingin saya pertanyakan, di mana letak ketidakberagaman itu? Bila harus jujur, di pengurus harian hanya saya dan seseorang dengan inisial N yang ikut dalam Dauroh Marhalah KAMMI. Bedanya, saya sempat menjadi anggota staf Sosial Masyarakat KAMMI UGM, sedangkan N tidak. Selain itu, tidak ada lagi KAMMI di pengurus harian. Saya kira jawaban saya di awal ini sudah mampu menjawab persoalan ‘absennya kemajemukan pola pikir sebelum Wibi persoalkan di akhir tulisannya.

Tentu saja membaca tulisan saudara Wibi membuat kita membatin. Di era persoalan bangsa yang rumit dan membutuhkan solusi bersama, masih saja ada upaya dari Wibi untuk menimbulkan rasa saling membenci dan meniadakan saudaranya sendiri yang berjuang. Paradigma yang dibangun pun supaya kita memusuhi KAMMI dan Tarbiyah. Dengan paradigma semacam itu, kita semua telah mengabaikan ‘kolaborasi kebaikan’.

Harus saya sampaikan, tidak mungkin akan berkembang suatu organisasi manakala hanya diisi oleh orang-orang yang homogen. Begitu terpilih sebagai presiden mahasiswa, saya hendak melakukan pendekatan untuk mencari orang-orang terbaik yang berani berjuang secara kolaboratif dan dari beragam latar belakang. Barangkali, orang-orang yang pernah saya datangi dan berbeda latar belakang itu juga bisa menyuarakannya, agar beres sudah persoalan labelling ini ke depannya.

Di sini, saya ingin mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang keberagaman yang hakiki. Orang-orang yang beragam tersebut, yang saya minta jadi menteri pun kaget ketika saya temui. Sebab, ada beberapa pengurus harian yang bahkan belum pernah saya kenal atau bekerja sama sebelumnya. Namun, setelah saya melihat rekam jejaknya di bidangnya masing-masing, saya melihat ada iktikad baik dari mereka untuk bisa berkolaborasi dalam kebaikan. Saya menjadi percaya dan tidak khawatir untuk menitipkan amanah jabatan menteri kepada mereka.

Dengan demikian, kita sama-sama menyadari bahwa keberagaman adalah keniscayaan. Yang harus kita lakukan sederhana: membangun titik temu. Setiap orang menjadi bagian aktif, terlibat dan sama-sama bergotong-royong hanya dalam kebaikan.

Ada beberapa pernyataan dari saudara Wibi yang menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut: “Jujur, saya geli dan prihatin (merujuk deklarasi UGM sebagai Kampus Pancasila). Namun di balik kekecewaan pribadi, deklarasi tersebut seolah pas untuk mengingatkan kembali kepada segenap keluarga civitas Gadjah Mada, bahwa realita kehidupan Pancasila memang sudah redup di UGM.”

Kalimat di atas memiliki konsekuensi bahwa orang-orang akan tahu bahwa Wibi mudah memendam kecewa, misalnya terhadap Deklarasi Pancasila, juga terhadap BEM KM UGM. Dalam hemat saya, kalau boleh dibilang Pancasila bukan hanya redup di UGM, tetapi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah belakangan gemar roadshow ke kampus-kampus untuk menghalau radikalisme dan intoleransi sebagai yang dianggap penyebab utama melemahnya Pancasila.

Kemudian, Pancasila tidak menyebutkan satu kalimat pun tentang keberagaman. Namun, Pancasila dengan sila ketiganya, yakni “Persatuan Indonesia” memegang peranan penting untuk merawat persatuan di antara ragam perbedaan. Ya, merawat kesepemahaman bukan ketidaksepemahaman. Sebab, perbedaan adalah fakta sosial dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang harus kita perjuangkan adalah persatuan Indonesia.

Setelah itu, Wibi menulis kalimat: “Namun nyatanya tidak. Setiap SC (Steering Committee) dari KPUMadalah posisi politis yang diisi oleh anggota gerakan tertentu, yang bahkan bisa dikuasai kursi mayoritasnya oleh golongan putih (KAMMI).”

Saya ingin bertanya kepada pembaca. Masihkah pembaca ingat dengan kasus mundurnya Ketua SC KPUM tahun lalu? Wibi Lungidradityo lah orangnya. Bagaimana kita tidak bertanya-tanya. Pernyataannya menjadi kontradiktif dengan sikap politik yang diambilnya. Penguasa SC KPUM pada saat itu dia yang asalnya dari HMI Fisipol, bukan KAMMI. Itu sama artinya ia menuduhkan satu telunjuk untuk menghakimi buruk orang lain, tanpa melihat keempat jari lainnya menunjuk ke diri sendiri. Wibi telah memilih untuk tidak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilwa lalu. Hal serupa pun dilakukannya ketika tahun lalu menjabat sebagai salah satu Dirjen di Kementerian Pengembangan Desa Mitra BEM KM UGM. Ia memilih lepas tanggung jawab.

Selanjutnya, pernyataan: “Atau mungkin apakah pembaca familiar dengan PALAPA? Singkat kata, infiltrasi dan kaderisasi ideologi politik tertentu nyatanya mampu dimasuki melalui event berskala besar yang bertujuan untuk pembekalan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada.”

Yang ingin kita pertanyakan, bagaimana caranya infiltrasi dan kaderisasi ideologi politik tertentu dapat dimasuki oleh BEM KM UGM? Saat PPSMB Palapa masih dipegang oleh BEM KM UGM, panitia yang berperan di atas diambil dari seluruh perwakilan fakultas dan sekolah vokasi. Hal tersebut justru menjamin adanya keterwakilan masing-masing fakultas dan SV di dalam struktur kepanitiaan untuk bisa saling melakukan checks and balances. Berbeda dengan sekarang di mana justru PPSMB PALAPA hanya menjadi sarana ideologisasi untuk sekadar patuh kepada penguasa. Lihat dan tanyakanlah ke berbagai fakultas dan SV. Dalam rapat terakhir antara KM UGM dengan rektorat tanggal 10 Juli lalu, PPSMB PALAPA dan fakultas yang sekarang banyak dikeluhkan mahasiswa karena peran mahasiswa untuk mengonsep dan menggagas menjadi tidak lentur. Bahkan untuk sekadar menyebut tokoh inspiratif, kita semua dihomogenisasi oleh pandangan bahwa yang “inspiratif” hanyalah mereka kalangan pejabat politik seperti Jokowi, dengan jajaran menterinya yaitu Pratikno, Retno, Basuki, dan Budi, ataupun Gubernur DIY, Sultan HB X. Seharusnya kita sebagai mahasiswa UGM yang memiliki cita-cita yang berbeda marah. Seolah bidang pekerjaan selain yang ada di pemerintahan tidak cukup layak dijadikan sebagai sosok inspiratif.

Pernyataan lain yang kontradiktif : “Secara organisasional, saya yakin mereka profesional (walau saya ragu).”

Sejak manusia mendalami ilmu pengetahuan, ia seharusnya mampu berpikir dengan lebih jernih. Bahwa tidak akan mungkin seseorang bisa dikatakan ‘yakin’, sedangkan hatinya sendiri ‘ragu’. Ini rancu! Tolong, jangan membuat penduduk UGM menjadi sadar betapa rapuhnya penulis membangun logika. Di saat bersamaan, saya menaruh tanya? Koq, bisa-bisanya SKM Bulaksumur meloloskan tulisan opini berikut, tanpa adanya proses editing dan konfirmasi terhadap substansi terlebih dahulu.

Terakhir, pernyataan penulis yang membuat kita mengelus dada: Saya mengusulkan agar BEM KMdiubah menjadi lembaga eksekutif Jamaah Salahuddin saja. Dan sudah jelas representasinya untuk siapa dan kepada golongan apa.”

Pernyataan terakhir Wibi telah membuat kita marah sekali lagi dengan upayanya memecah belah mahasiswa. Hal yang dilakukan Wibi ini bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga. Wibi, di tengah tulisannya yang membahas toleransi, justru diam-diam menyerukan kepada kita semua untuk tidak toleran. Betapa tidak, saudara-saudara saya di Jamaah Shalahuddin terdiri dari beragam entitas. Bukan hanya KAMMI dan Tarbiyah. Mereka ada dari berbagai macam harokah. Bahkan, bila saudara Wibi tahu, Ketua Jamaah Shalahuddin saat ini dipegang oleh saudara Yarabisa Yanuar dari Salaf; dan ia bukan KAMMI.

Kita bisa saja marah kepada Wibi, tetapi kita tidak memilih jalan itu. Saya secara pribadi patut berterima kasih kepada tulisan Wibi yang membuka diskusi kepada kita mengenai BEM KM UGM, KAMMI dan Tarbiyah. Di saat yang bersamaan, saya menjadi bisa menjernihkan nalar publik yang sudah sering kali dikoyak oleh pandangan ngawur. Saya menyebut apa yang dilakukan Wibi sebagai paham ‘caur’, atau Caurisme, yakni paham yang memandang dunia secara serampangan (seenaknya dewek) yang berakibat fatal pada rusaknya tatanan persatuan bangsa.

Tentu sebagai satu bangsa, kita semua telah belajar untuk menjadi Indonesia dan pancasilais yang sebenarnya. Yang membuat kita intoleran hadir, justru karena kita barangkali telah mengesampingkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan.

Saya tegaskan, sebagai satu bangsa, kita telah sama-sama berkomitmen dan berkhidmat terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Saya dan rekan-rekan di BEM KM UGM telah berusaha secara mastatho’tum atau sungguh-sungguh untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mari kita merajut persatuan. Membiasakan budaya konfirmasi, menemukenali masalah sedalam-dalamnya, dan berpikir terbuka untuk adil sejak dalam pikiran terlebih perbuatan. Sebab, kita hanya bisa menitipkan masa depan bangsa kepada mereka para pemberani. Alhamdulillah, di BEM KM UGM ini saya dan rekan-rekan belajar untuk menjadi pemberani. Kamu?