Indonesia Pasca 2019
Kritis & Berani Bersikap

Indonesia Pasca 2019

Optimisme Indonesia

Perhelatan akbar Pemilu 2019 sudah di depan mata. Masing-masing kandidat sudah
mengeluarkan berbagai jurus andalannya untuk menarik simpati rakyat dalam setiap
kampanye. Kini, semua dikembalikan kepada rakyat, siapa yang layak untuk
memimpin republik ini lima tahun kedepannya.

Hanya saja perlu diingat bahwa negeri ini hadir bukan untuk sebagian, melainkan
milik seluruh rakyat. Artinya, jangan sampai ada rakyat yang merasa dirinya kalah
pasca pemilu. Tugas pemimpin, siapapun yang terpilih, ialah memenangkan
segenap hati rakyat dengan cara melakukan rekonsiliasi sekaligus mengupayakan
hadirnya negara ketengah masyarakat dalam pelayanan publik dan percepatan
pembangunan. Mampukah pemimpin terpilih melakukannya?
Masalah Bangsa Terkini

Banyak pihak memandang skeptis hal tersebut bisa terjadi karena setidaknya dua
alasan. Pertama, rakyat terpolarisasi karena perbedaan politik. Hal ini telah terjadi
sejak Pemilu 2014 dan menguat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dahulu, bangsa
Indonesia terkenal menjunjung tinggi norma susila dan tata nilai keadaban. Seiring
berjalannya waktu dan tingkat modernitas, nilai-nilai etis itu meluntur. Bahkan,
seringkali dengan mudahnya kita menghakimi pikiran orang lain yang berbeda dan
memaksanya untuk berkehendak sama dengan apa yang kita pahami. Hasilnya,
setiap orang justru menanggalkan posisi “tengah” atau “titik temu” menuju masing-
masing “kutub” yang berlawanan.

Kedua, ada kegagapan memandang realitas, bahwa siapapun yang terpilih elite
tetaplah elite yang memiliki berbagai macam privilage. Seringkali kita memandang
para elite yang berkontestasi dalam kerangka berpikir vis a vis. Film Sexy Killer
(2019) membantahnya dengan bercerita dampak besar pertambangan batubara dan
PLTU terhadap masyarakat dan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
berasal dari kedua kandidat. Mereka sedikit-banyak terlibat dan berkontribusi atas
berbagai kasus yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Belum lagi kasus-
kasus di sektor lain, seperti kelapa sawit, tambang pasir dan semen, reklamasi, dan
sebagainya. Maka, bagi sebagian kalangan yang jengah, “golput” dianggap sebagai
solusi.

Kedua alasan inilah yang membuat energi bangsa terkuras dan tidak tersalurkan
pada hal-hal yang lebih berguna terutama dalam upaya meningkatkan perbaikan
kualitas hidup rakyat Indonesia.

 

Menemukan Jalan Keluar

Melihat masalah bangsa terkini menunjukkan bagaimana ilmu dan praktek politik
tidak saling menyapa. Ada jurang kesenjangan antara “ilmu amaliah dan amal
ilmiah”. Perguruan tinggi sebagai benteng akal sehat yang berfungsi untuk
memvalidasi pikiran seolah gagal. Hal ini dapat dilihat dari masifnya para dosen
berteman dengan penguasa sembari mendaku dirinya fleksibel keluar-masuk
kekuasaan dengan dalih “jalan ketiga peran intelektual” (Lay, 2019). Sebab, pilihan
untuk sebatas masuk kekuasaan dan menerima jabatan atau berdiri diluar kekuasaan dengan mengkritisi sembari memaki kekuasan dianggap tidak lagi relevan.

Namun dalam pelaksanaannya, jalan ketiga ini hampir dikatakan mustahil untuk
dilakukan bukan karena para dosen kita tidak cukup memiliki kepekaan saja,
melainkan pengalaman telah berbicara demikian. Dengan melihat situasi bangsa
hari ini, kita lebih membutuhkan mereka yang mampu bersikap kritis dengan berani
berdiri memimpin dan bersuara untuk menguji berbagai logika pembangunan yang
dilakukan oleh penguasa. Bukan justru menjadi bagian kekuasaan yang malah
menyumbat mulut-mulut kritis seolah untuk mengatakan tidak ada masalah yang
terjadi.

Dalam keadaan seperti ini, bagaimanapun juga rakyat jangan terlalu naif: berharap
mendapatkan presiden ideal. Sejak dahulu politik Indonesia tidak pernah benar-
benar diisi oleh orang-orang yang bisa diharapkan. Dengan itu, kaidah yang dipakai
untuk memilih pemimpin ialah “yang paling sedikit keburukannya dari pilihan yang
tersedia”. Perlu adanya kerangka berpikir alternatif dalam mengobati masalah
bangsa yang akut. Dengan ini, mari membayangkan “Indonesia Pasca 2019”.

Indonesia Pasca 2019 adalah langkah taktis untuk memperbaiki negeri sekaligus
meningkatkan kaidah memilih pemimpin agar yang terpilih adalah mereka yang
benar-benar terbaik, sehingga bisa diharapkan. Pertama, memberi kesempatan
kepada siapapun pemimpin yang terpilih untuk melakukan rekonsiliasi bangsa dan
melunasi janji-janji politiknya disertai oleh masyarakat yang berdaulat untuk
mengkritisi kebijakan negara. Penegakan hukum tanpa pandang bulu; peningkatan
kualitas pendidikan dan kesehatan; serta penyediaan infrastruktur dan lapangan
pekerjaan menjadi hal yang harus dikebut.

Kedua, harus ada perubahan cara berpikir, bahwa berkontribusi untuk bangsa bukan
hanya dalam urusan politik dan pemerintahan saja. Masih ada panggung-panggung
rakyat lainnya untuk direbut, seperti ekonomi, budaya, penegakan hukum,
keteknikan, pendidikan, teknologi, kesehatan dan sebagainya, sehingga pentas yang
ditampilkan dapat memukau hati rakyat. Sederhananya, para orangtua dirumah
bertugas untuk memfasilitasi mimpi-mimpi anak-anaknya dengan mengenali potensi
diri yang dimiliki.

Ketiga, memastikan kaderisasi kepemimpinan bangsa terlaksana dengan baik.
Munculnya berbagai beasiswa kepemimpinan dari berbagai lembaga yang
diperuntukkan bagi mahasiswa, seperti Rumah Kepemimpinan, Beasiswa Aktivis
Nusantara, dan Kader Surau telah memberikan harapan tentang pentingnya
mempersiapkan kepemimpinan lintas sektor. Input yang baik melalui seleksi
mahasiswa-mahasiswa terbaik ditambah dengan proses pembinaan di asrama
dengan berbagai materi penunjang bersifat keagamaan, ideologi dan sejarah
bangsa, kajian kontemporer serta kontribusi masyarakat membuat mereka lebih
tangguh dalam menghadapi tantangan.

Melalui ketiga jalan inilah, kita bisa berharap akan lahirnya pemimpin-pemimpin
strategis yang berkapasitas dan mampu berkolaborasi untuk membangun titik temu.
Semoga Tuhan YME melindungi bangsa ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *