M I N G K E M
Seorang Pemimpin(n) Yang di Aamiinkan Tuhan

M I N G K E M

mingkem

 Oleh Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Mari kita awali kiprah Dema Fisipol Kabinet San Siro (yang belum launching ini) dengan opini berjudul Mingkem. Ini merupakan bentuk keresahan penulis pribadi terhadap kondisi mahasiswa, terkhusus di UGM.

Orang Indonesia belum sepenuhnya mengenal istilah mingkem, bahkan kata ini pun tak tercatat dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Namun, orang Jawa mengartikan mingkem sebagai sikap diam atau tutup mulut. Maka, lain lagi dengan teman-teman di forum advokasi UGM yang menyatakan bahwa mingkem (diam) itu adalah pengkhianatan. Adalagi rujukan klasik yang mengatakan, mingkem (diam) itu emas; namun, rasa-rasanya hal ini tak cukup relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang butuh orang-orang berani menyuarakan kesalahan-kesalahan pemimpin kita. Akan tetapi, apapun definisi tentang mingkem, penulis mendefinisikannya sebagai: tindakan menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan.

Mengapa Mahasiswa Mingkem?

Mungkin pembaca bertanya-tanya, mengapa mingkem menjadi judul dari tulisan ini? Hal ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dalam terhadap melunturnya semangat mengkritisi pemerintah oleh mahasiswa.

Memang, musim libur telah tiba. Mungkin mahasiswa semua telah menantikannya dan akan memanfaatkan waktu berharga ini untuk pulang ke kampung halaman, bertemu kembali dengan orang-orang tersayang. Namun demikian, keadaan itu seharusnya bukan menjadi alasan bagi mahasiswa untuk diam dan mendiamkan pemerintah Indonesia yang sedang bekerja. Sebab, kerjanya pemerintah tidak mengenal istilah libur.

Banyak dari mahasiswa mulai lupa dan meninggalkan pemerintah untuk berjuang sendirian. Sedang mahasiswa lebih disibukkan pada urusan yang bernafaskan 3F: fun, food dan fashion. Bukan hanya itu saja, yang lebih parah adalah ketika mahasiswa sudah mengetahui jalannya pemerintahan yang mulai mencong, tetapi mahasiswa memilih mingkem. Mahasiswa menyerah pada kehinaan karena belum berbuat sesuatu; dan pasrah pada keputusasaan karena tidak mampu mengubah sesuatu. Akhirnya, pemerintah nyemplung pada kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang terjadi di masa lalu.

Kesalahan-kesalahan pemerintah Indonesia yang baru seumur jagung ini tidak boleh terus berlanjut. Sebab, hal ini dapat memicu gejolak dimasa depan, dimana harapan rakyat terhadap pemerintahan baru tidak diiringi dengan kenyataannya dilapangan. Sebagai contoh, pemilihan politikus NasDem, Prasetyo sebagai Jaksa Agung hingga yang terakhir terpilihnya Budi Gunawan sebagai Komjen Kapolri membuat kepercayaan publik menurun. Dari contoh tersebut, penulis menduga bahwa Jokowi tersandera oleh kepentingan para elit. Pada akhirnya publik mencerna bahwa Jokowi tak punya cukup kuasa untuk menepati janji-janji saat kampanye dulu yang selalu mengedepankan kalimat: “pemerintahan yang hendak kami (Jokowi-JK) bangun adalah pemerintahan yang profesional dan terbebas dari kepentingan partai politik.”

Disinilah letak sejatinya peran mahasiswa yang bertugas mengkritisi pemerintah. Tapi dengan berat hati, kita mesti sepakat bahwa semangat mengkritisi itu kian meluntur. Lalu muncul pertanyaan dibalik itu semua: mengapa semangat mengkritisi dari mahasiswa meluntur dan membuatnya mingkem?

Penulis mencatat beberapa faktor. Pertama, mahasiswa masih larut dalam euforia kemenangan jokowi. Ketika Jokowi maju kedalam pilpres, harapan tentang Indonesia baru mulai menyala. Banyak orang termasuk mahasiswa dengan kerelawanannya berdatangan mendukung Jokowi. Janji-janji yang diutarakannya pada saat kampanye pun mampu merebut hati lebih dari separuh pemilih saat pemilu. Namun, setelah terpilih banyak mahasiswa masih larut dalam suasana kemenangan Jokowi. Euforia kemenangan ditunjukkan dengan gagahnya berpakaian kemeja kotak-kotak dimuka umum, menulis status atau tweet yang menyatakan bahwa Jokowi adalah satrio piningit atau lebih jauh dewa yang mampu membawa harapan menjadi kenyataan, dan sebagainya. Hal ini tidak salah, namun ada baiknya kita memikirkan tugas bangsa Indonesia kedepannya yang mahadahsyat. Sebab, tugas presiden baru akan dimulai pasca dilantik.

Kedua, banyak mahasiswa beranggapan bahwa dengan mengkritik pemerintahan Jokowi sama dengan pro-prabowo atau gagal move on. Alasan seperti ini tidak bisa diterima. Sebab, tugas mahasiswa adalah sebagai penekan atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat (kecil). Mengkritik dan menagih janji-janji Jokowi dapat dipahami sebagai cara untuk memastikan bahwa pemerintah tidak berjalan sendirian. Terakhir, mahasiswa yang bodo amat. Mereka merasa, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sama sekali tidak berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan sekelilingnya. Selain itu, mereka juga berpendapat:, bahwa pasca reformasi, keberadaan dari gerakan mahasiswa justru malah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Gerakan mahasiswa tak lagi digemari dan akhirnya menimbulkan kesenjangan antara kampus dan rakyat. Akhirnya pilihan yang mereka ambil adalah mingkem.

Perlu penulis tekankan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia kini bukanlah perkara mudah. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian tanpa ada pengawasan. Indonesia sebagai institusi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dirawat dan diawasi agar tetap terjaga. Dan yang mampu melakukan itu adalah mahasiswa bersama rakyat. Karena itu, peran dari mahasiswa menjadi sebuah kebutuhan. Tentunya, mahasiswa pun dituntut untuk mengembalikan hakikatnya sebagai pembela rakyat dengan cara duduk bareng, sambil meminum secangkir kopi atau teh hangat. Mungkin suasana itu yang mampu merekatkan lembaga mahasiswa untuk sama-sama berpikir jernih, mengenyampingkan ego individu dan menolak mingkem.

Menolak Mingkem

Kompleksnya permasalahan Indonesia seharusnya tak membuat mahasiswa menyerah pada kehinaan dan pasrah pada keputusasaan. Justru dengan adanya semua itu, membuat kita semakin bersemangat untuk menyuarakan pembebasan rakyat terhadap penindasan dan ketidakadilan; merapikan barisan-barisan mahasiswa yang mulai tercecer, dan meluruskan gerak pemerintah yang mulai mencong. Komitmen yang dibangun antar lembaga fakultas di kampus (terkhusus UGM) menjadi sebuah keniscayaan.

Dema Fisipol dengan tegas berkomitmen membuka seluasnya ruang pencerdasan diantara mahasiswa ataupun lembaga mahasiswa di UGM dengan menghadirkan berbagai forum diskusi yang dibingkai dalam Forum Selasar Fisipol dan Diskusi SanSiro. Disana mahasiswa dapat menyuarakan gagasannya mengenai problematika yang dibahas. Juga, tulisan-tulisan pendapat pribadi atau lembaga atas keresahan terhadap lingkungan sosialnya dimuat dalam bentuk opini mingguan; dan jurnal pergerakan mahasiswa yang akan merekam kegiatan pergerakan mahasiswa di UGM saat ini. Tema-tema yang kami hadirkan akan sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, dan juga menyegarkan untuk lebih membuka cakrawala pikiran. Kita bersama manfaatkan ruang tersebut untuk menjaga dan merawat semangat mengkritisi pemerintah oleh mahasiswa. Sehingga kedepannya, akan ada output berupa aksi kolektif sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan bangsa yang sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab antar mahasiswa dan juga lembaga mahasiswa.

Sebab, kita semua tidak menghendaki pemerintahan Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang hipokrit, gendeng dan bikin malu bangsa. Dengan tidak mingkem ,tentunya komitmen dan didukung dengan kesadaran kolektif secara terus menerus, kita telah membantu mewujudkan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang baik. Sehingga keinginan paling mendasar rakyat Indonesia, yakni hidup sehat; hidup dalam kecukupan sandang, pangan dan papan; serta hidup dalam kedamaian dan keamanan dapat tercapai.

Mari bersuara dan menolak mingkem!!!

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *