Pemilu dan Korupsi
Seorang Pemimpin(n) Yang di Aamiinkan Tuhan

Pemilu dan Korupsi

kora dan uang

Oleh Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Di sebuah kampanye, massa yang tengah menikmati goyangan dangdut terpaksa berhenti sesaat. Nyanyi sang biduan diinterupsi oleh seorang caleg yang ingin orasi. Beberapa orang kecewa karena goyangan sedang asyik-asyiknya. Tetapi, bagaimanapun juga, si caleglah yang sedang punya gawe___bukan massa. Jadi, massa yang kebelet goyang harus menahan hasratnya sejenak untuk memberi waktu si caleg bicara. Karena kualitas sound system tak terlalu bagus, kata-kata si caleg tak terdengar dengan jelas. Yang pasti, sang caleg bicara soal sekolah gratis, biaya kesehatan gratis dan sejumlah hal gratis lainnya. Di ujung orasinya, ia sayup-sayup berujar, “Saya tidak akan korupsi!”. Massa tak terlalu peduli. Kata-kata caleg tadi diamini saja agar orasi cepat usai dan mereka bisa bergoyang lagi.

Janji untuk tidak korupsi seolah sudah jadi kewajiban di setiap kampanye; entah ketika kampanye itu diselenggarakan di lapangan bola, televisi atau tempat ibadah. Tanpa mengutarakan janji itu, sebuah kampanye belumlah lengkap. Hal ini menandakan bahwa isu korupsi sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang penting, baik di mata partai maupun di mata kita. Semangat ini baik. “Luar biasa!”, jika Anda kurang puas. Tetapi, korupsi tak bisa dibasmi lewat semangat. Berulangkali mereka yang mengakui tak akan korupsi malah tertangkap korupsi. Anehnya, kita masih saja menanggulangi korupsi dengan cara yang sama: percaya begitu saja pada mereka yang bilang tidak akan korupsi.

Padahal, korupsi tak melulu urusan akhlak.

Korupsi: Kejahatan yang Tidak Termaafkan

Ada dua cara untuk memahami mengapa korupsi lahir di negeri ini. Pertama, korupsi adalah hasil dari kebiasaan. Studi Fiona Robertson-Snape menunjukkan bahwa korupsi berkaitan dengan kebiasaan masyarakat pada era penjajahan. Penguasa-penguasa pribumi bekerjasama dengan penjajah untuk mengeksploitasi rakyat lewat kerja paksa, tanam paksa dan berbagai hal lain. Langgengnya penjajahan di Indonesia salah satunya merupakan hasil dari kerjasama antara penguasa pribumi dengan penjajah ini. Mochtar Pabottingi menyebut tindakan ini sebagai anathema: perbuatan terkutuk.

Kedua, korupsi adalah hasil dari hitung-hitungan pelakunya. Korupsi___menurut Ramirez Torres___terjadi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari (1) hukuman yang mungkin diperoleh dan (2) kemungkinan tertangkap. Dengan demikian, korupsi adalah tindakan terencana yang disadari oleh pelakunya. Pertanyaan kita adalah: mengapa seseorang merencanakan korupsi?

Seseorang bisa merencanakan korupsi karena ia terjebak dalam pemaknaan yang salah tentang kekayaan. Ketika masyarakat dikuasai perilaku materialistik dan konsumtif, permainan uang dan korupsi pun akan terjadi. Ironisnya, arti sukses juga kerap disalahartikan. Sejak kecil, kita selalu dicekoki doktrin yang mengatakan bahwa sukses adalah ketika kita punya uang banyak: sukses adalah ketika kita dapat membeli apapun yang kita mau. Citra ini sudah begitu kuat sehingga di sinetron pun seorang gadis SMA akan diperebutkan oleh dua kawannya yang masing-masing mengendarai mobil dan motor mewah.

Padahal___jika kita ikuti KBBI___sukses berarti berhasil. Berhasil tidaknya seseorang tentu saja tergantung tujuan hidupnya.Dengan begitu, arti sukses pada hakikatnya tidaklah selalu identik dengan kemewahan. Sebut saja Bill Gates, seorang pengusaha terkaya didunia. Dia mengartikan kata sukses adalah ketika setiap orang di dunia memiliki personal computer dirumahnya. Beda lagi ceritanya dengan Gadjah Mada, seorang patih Kerajaan Majapahit. Sukses menurutnya adalah ketika dia berhasil mempersatukan nusantara. Inilah sikap yang seharusnya diubah agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan sukses dan tidak melulu menjadikan sukses sebagai keadaan dimana kita memiliki segala kemewahan.  Selain itu, sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi cobaan dan godaan, gaya hidup yang konsumtif, atau bahkan sikap malas bekerja yang selalu ingin mendapatkan hasil yang instan.

Selain karena kekayaan, seseorang juga bisa terdorong untuk korupsi karena sistem memaksanya untuk korupsi. Di sini, korupsi bukan cuma soal akhlak. Pertama, dari sisi politik, sistem demokrasi yang mahal membuat seseorang cenderung melakukan korupsi. Demokrasi kini identik dengan kata mahal. Setiap orang yang tidak memiliki uang atau modal yang cukup akan kalah dengan sendirinya. Jika mereka berhasil lolos ke kursi parlemen dengan modal besar, tentunya mereka akan cenderung bergerak ke arah pemikiran bahwa saat saya kampanye dulu, saya telah mengeluarkan biaya sekian banyak. Dan saat ini saya sudah duduk di kursi parlemen, maka setidaknya saya harus mendapatkan uang yang lebih besar dari yang saya keluarkan saat saya kampanye dulu. Modal besar yang dihabiskan untuk berkompetisi membuat seseorang berpotensi mengalami gangguan jiwa jika gagal.

Kedua, dari sisi hukum___jika kita ingat teori Torres di atas___korupsi terjadi karena hukuman lemah dan kemungkinan tertangkap kecil. Andai hukuman jelas, pelaporan tinggi dan penindakan tegas, korupsi bukan tak mungkin bisa diatasi. Sayangnya, hukum kita tak cukup jelas dan tegas (non lex certa). Ketiga, sistem penggajian yang tidak tepat bisa jadi sumber masalah. Pihak penyelenggara negara sebaiknya menerapkan sistem penggajian yang layak disertai dengan program reward and punishment. Ketika seseorang ­telah melakukan suatu tindakan yang mendorong kemajuan organisasi tempat dia bernanung, maka dia berhak untuk menerima reward tetapi sebaliknya, jika dia melakukan pelanggaran atas dasar tata tertib yang telah disepakati bersama, maka dia harus mendapatkan punishment sesuai dengan perbuatannya.

Keempat, korupsi bisa terjadi karena problem organisasi. Ketika seseorang bertindak benar___sementara organisasinya menyeleweng___seseorang justru mengalami pengasingan. Seseorang memang pada dasarnya merdeka untuk memilih. Di tengah organisasi yang jahat, seseorang bisa saja memilih jadi orang baik. Akan tetapi, di balik pilihan seseorang, selalu ada tanggungjawab yang harus ia tanggung. Dalam organisasi yang demikian, seseorang bisa saja memilih berbuat korupsi karena tak mampu menanggung resiko andai ia berbuat baik.

Penutup

Dalam memahami korupsi, kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa korupsi terjadi karena orang-orang memiliki moralitas yang lemah. Oleh karena itu, untuk menanggulanginya, kita mencari orang dengan moralitas baik. Tak ada yang salah dengan cara itu. Hanya saja, cara itu tidaklah cukup.

Cara berpikir di atas mengasumsikan bahwa korupsi terjadi semata-mata karena faktor oknum. Resikonya, kita bisa jadi akan mengasumsikan bahwa tak ada masalah dengan sistem. “Sistemnya baik kok, cuma pejabatnya aja setan”, ujar kita. Secara teoritis, pikiran ini bermasalah. Sebab, manusia tak sepenuhnya independen dalam kehidupannya. Manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Seseorang bisa saja terbiasa dengan kloset jongkok. Namun, ketika ia pergi ke daerah tertentu, ia bisa saja dipaksa untuk terbiasa dengan kloset duduk atau bahkan buang air di sungai.

Korupsi pun demikian. Janji “Saya tak akan korupsi” adalah janji yang tidak utuh. Janji ini tidak mempertimbangkan permasalahan sistem di dalam korupsi. Jika seseorang serius, janjinya mesti berbunyi “Saya dan orang lain tak akan korupsi”. Janji itu tak harus diucapkan seorang calon pejabat. Janji itu harus diujarkan tiap orang. Tugas dari janji itu memang jauh lebih berat: ada mentalitas yang harus diubah, ada kebiasaan yang harus dihentikan, ada cara berpikir yang harus diganti. Harus ada perluasan cara pikir dari korupsi sebagai problem moral menjadi korupsi sebagai problem sistem.

Terakhir, melalui Gerakan Menolak Bodoh ini, kami mengajak teman-teman untuk menyalakan lilin harapan dengan cara menerima strategi partai yang tidak memakai uang sebagai instrumen utama dalam berkampanye. Jauhi politik uang karena tidaklah mencerdaskan. Percayalah bahwa suara kalian jauh lebih mahal ketimbang harga sembako atau sejumlah uang yang diberikan oleh para caleg.

Jika kita sebagai masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan korupsi melalui cara menghisap uang para caleg. Maka begitu pula logika yang akan digunakan para caleg ketika duduk di kursi parlemen nanti. Karena kita korupsi, maka dewan pun ikut korupsi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengawasi proses Pemilu agar memiliki esensi penting dalam pembangunan kehidupan berdemokrasi. — Sehingga pada akhirnya negara ini bukanlah menjadi ajang tempat pementasan dangdut semata yang dibarengi orasi: anti-korupsi. Tetapi lebih jauh lagi adalah pencapaian untuk mendapatkan pemimpin politik yang mengedepankan pengabdiannya untuk negara, bukan pengabaian untuk kepentingan pribadi semata.**

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *